UPOS, Luwu Timur – Kesepakatan Optimalisasi Anggaran Pilkada Luwu Timur antara KPU dan Pemkab Lutim sepertinya gugur, Surat KPU RI ternyata mewajibkan seluruh KPU yang menggelar Pilkada untuk mematuhi dengan ketat Protokol Kesehatan. Dengan demikian seluruh logistik terkait pencegahan penularan Virus Corona termasuk APD harus diadakan. Demikian kata Rahmansyah, Sekretaris KPU Lutim, saat dikonfirmasi, Selasa (16/06/2020 ).
Menurut Rahmansyah, Optimalisasi Anggaran dari NPHD sekitar 2 M dana Pilkada yang dialihkan untuk menyediakan kelengkapan Pilkada ditengah Corona termasuk APD. Setelah kita kalkulasi, Kebutuhan APD untuk penyelenggara itu secara keseluruhan, awalnya sekitar 1,7 M.
Ini ternyata berubah karena berdasarkan Surat KPU RI terkait kelengkapan TPS untuk penanganan covid beserta APD, sepertinya anggaran 1,7 M itu tidak cukup lagi.
Dengan demikian KPU akan menganggarkan kembali apa-apa yang kemarin kita hilangkan untuk penghematan dimasukkan kembali.
Diakui Rahmansyah, KPU Lutim memang sempat bertemu dengan Pemerintah Daerah untuk membahas ini. Tapi kita membahas tidak dalam rangka untuk meminta, tapi mengoptimalkan semua anggaran yang kita alihkan untuk penanganan Covid beserta APD itu.
Ternyata dari beberapa item yang kita hilangkan saat pembahasan dengan Pemerintah Daerah itu, Akhirnya itu termentahkan dengan adanya surat dari KPU RI.
Jadi memang Penyelenggaraan Pilkada tahun ini, itu KPU RI sangat menekankan pada pencegahan dan melindungi segenap unsur Penyelenggara mulai dari atas hingga kebawah.
” Itu protap harus kita laksanakan dengan seketat mungkin. “Ujar Rahmansyah.
Untuk diketahui, Pemerintah pusat melalui Menkeu menyetujui anggaran pilkada ditambahkan sebesar 4 T untuk pengadaan APD penyelenggara serta kebutuhan pencegahan covid di proses Pilkada 2020.
Termin pertama dalam waktu dekat ini akan digelontorkan anggaran sebesar 1 T dari total keseluruhan 4 T .(UjungpandangPos/***)
