UPOS, Sinjai- Koalisi Anti Korupsi (KATIK) Sinjai kembali angkat bicara, terkait dengan penggunaan anggaran dana tambahan bantuan operasional Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (8/7/2020).
Wakil Ketua KATIK Sinjai, Hasanuddin mengatakan, berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Sinjai 15 Juni lalu, salah satu kesimpulannya adalah disarankan kepada pimpinan untuk melaksanakan RDP lanjutan dengan mengundang semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam pengelolaan Anggaran Covid-19.
Diantaranya Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas PU-PR yang saling lempar tanggungjawab. Namun sampai hari ini belum ada kejelasan kapan akan dilaksanakan RDP lanjutan padahal sudah 3 pekan berlalu.
“Jangan-jangan pimpinan DPRD Sinjai berselingkuh atau bersekongkol dengan Pemerintah Daerah Sinjai sehinggah terlihat mengabaikan Kesimpulan RDP tersebut, padahal ini sangat peting mengingat bahwa anggaran penanganan Covid-19 di Sinjai tidak sedikit jumlahnya dan penggunaannya kami duga banyak yang bermasalah,” tegas Hasanuddin.
“Kalau memang pimpinan DPRD Sinjai tidak mampu melaksanakan RDP lanjutan dan menghadirkan semua OPD yang terkait sebagai bentuk fungsi Pengawasannya, lebih baik anda angkat Bendera Putih dan mundur dari jabatanya,” imbuhnya.
Bahkan, kata Hasanuddin, sudah jelas dalam undang-undang bahwa tugas dan fungsi DPRD melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, APBD dan kebijakan pemerintah, tapi nampaknya hari ini tidak melaksanakan fungsingnya sebagai pengawasan.
“Jadi patut dikatakan bahwa DPRD Sinjai hari ini berselingkuh dengan pemerintah daerah,” cetusnya.
Sementara, Ketua DPRD Sinjai, Lukman Arsal, saat dikonfirmasi ia menilai bahwa apa yang katakan itu adalah penyebaran fitnah.
“Semoga kita semua diampuni Allah SWT, utamanya yang menyebar fitnah,” kata ketua DPRD Sinjai melalui pesan WhatsAppnya. (*)
