DPRD Bulukumba Bentuk Pansus BLT, 109 Kades Bakal Demo

0 Komentar

UPOS, Bulukumba- Rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh DPRD Bulukumba, mendapat reaksi dari kepala desa di Bulukumba.

Rencananya, 109 kepala desa akan melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Bulukumba, pada Senin (13/7/2020) pekan depan.

Berdasarkan hasil konsolidasi beberapa kepala desa di di Taman Cekkeng, mereka menilai, pansus itu tidak begitu penting untuk diperadakan.

Apalagi, menurut mereka, program BLT merupakan program dari pemerintah pusat yang memang telah ada petunjuk teknis soal penyalurannya.

Olehnya itu, para kepala desa juga mempertanyakan regulasi dan alasan DPRD bentuk Pansus. Mereka curiga, pansus ini jadi kebijakan politik untuk kepentingan kelompok.

Seperti yang diungkapkan salah satu Kepala Desa Bontonyelang, Opu. Katanya, pansus yang dibentuk DPRD tidak ada gunannya. Oleh karena, BLT sudah jelas penerima dan anggarannya.

“Kalaupun DPRD mau lakukan pengawasan, nanti selesai Penyaluran dan berakhir penangan Covid atau bisa dengan RDP,” kata Opu.

Begitu pun yang disampaikan Asrul Sani, Kepala Desa Tamatto.

“Kita ini banyak pekerjaan urusi masyarakat, mana lagi soal penambahan penerimaan BLT yang Di tambah tiga bulan lagi. Yang jelas satu persenpun uang BLT kami tidak mengambil,” tegas Sekretaris Abdesi ini.

Sementara itu Anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Zulkifli Sayye saat di konfirmasi dengan tegas mengatakan, jika fraksinya menolak pembentukan Pansus.

“Kami tolak pembentukan pansus saat rapat pimpinan fraksi bahkan pada sidang paripurna tetap kami tolak tapi dikalah voting,” katanya.

Menurut pandanganya, mekanisme penyaluran BLT dan penanganan Covid-19 sudah mengikuti petunjuk teknis dari Kementerian Sosial dan Kementerian Desa. Bahkan penganggarannya jelas.

Terkait Pansus ingin menelusuri pembagian BLT dan mencari data-data penerima, serta penerima manfaat yang salah sasaran, katanya, itu nanti dilakukan saat selesai pertanggungjawaban desa.

“Nanti kita bahas bersama jika memang ada kejanggalan yang masif terkait penyaluran BLT yang berdampak luas kepada masyarakat, baru kita bentuk pansus,” tuturnya. (*)

Penulis : Dirman
Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment