UPOS, Makassar– Babak baru proses seleksi Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Makassar kembali bergulir, hari ini tiga peserta seleksi Direksi dan Dewas BUMD Kota Makassar resmi melaporkan proses seleksi tersebut kepihak Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (13/07/2022).
Dr Ir Natsar Desi SP M Si bersama dua peserta seleksi lainnya, HM Busrah Abdullah SE dan Ayyub Absro SE Ak tiba di kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulsel dibilangan Ruko Alauddin Plaza Jalan Sultan Alauddin sekitar pukul 13:30 WITA. Ketiga orang itu mendaftarkan berkas dokumen aduannya ke Ombudsman untuk ditindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kami sebagai warga negara yang baik dan sebagai peserta seleksi Direksi dan Dewas BUMD Kota Makassar telah melaporkan proses seleksi BUMD Kota Makassar, yang kami nilai ada kejanggalan dalam proses administrasi di setiap tahapannya. Hari ini secara resmi melaporkan hal ini ke Ombudsman perwakilan Sulsel untuk di tindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku,” kata Aloq Kepada awak media usai melapor ke Ombudsman.
Juru bicara pasangan Adama (Danny Pomanto-Fatmawati Rusdi) pada Pilwalkot Makassar yang lalu ini akhirnya melakukan perlawanan terhadap hasil seleksi BUMD Kota Makassar yang dinilainya banyak kejanggalan yang dilakukan oleh panitia dan Tim Seleksi (Timsel).
“Sangat banyak kejanggalan dalam tahapan seleksi ini (Red-BUMD Kota Makassar), sehingga kami perlu melakukan upaya-upaya yang kami anggap bisa meluruskan kekeliruan yang telah dibuat oleh panitia dan timsel,” urai Aloq.
Aloq berharap, upaya yang dilakukannya ini bisa menjadi awal untuk membuka ke publik lembar kerja hasil ujian kelayakan dan kepatutan termasuk lembar kerja penilaian dari 7 orang tim pewawancara (Timsel), sesuai dengan yang ia minta sebelumnya ke Timsel BUMD Kota Makassar melalui konferensi persnya pada Rabu 06 Juli 2022 lalu. Ia menduga bahwa dalam proses seleksi tersebut telah terjadi skenario pengaturan skor (Red-Nilai).
“Sampai hari ini, lembar kerja hasil ujian kelayakan dan kepatutan belum di buka ke publik, termasuk lembar penilaian dari 7 Timsel BUMD pada saat seleksi, itu yang kami ingin lihat dan dipublis,” kata Aloq.
“Kami berharap melalui Ombudsman RI Perwakilan Sulsel bisa membuka kepublik dugaan tabir skenario pengaturan nilai yang dilakukan oleh timsel BUMD Kota Makassar, sehingga ada rasa keadilan bagi kami yang mengikuti seleksi,” harapnya.
Diketahui, sebelumnya sejumlah peserta seleksi Direksi dan Dewas BUMD Kota Makassar juga melakukan protes yang sama kepada timsel terkait objektivitas penilaian kepada peserta. Mereka menduga telah terjadi pengaturan skor dan Maladministrasi dalam tiap tahapannya.(*)
