UPOS, Makassar- Aliansi Pemuda dan Nelayan Sangkarrang kembali melakukan unjuk rasa pada beberapa titik di Kota Makassar, pada Selasa (14/7/2020).
Unjuk rasa yang dilakukan di fly over, Kantor DPRD Sulsel, dan Gubernuran Sulsel. Tuntutan mereka masih sama dengan sebelumnya, yakni kejelasan atas polemik tambang di Pulau Sangkarrang yang dilakukan oleh perusahaan asing dan dianggap merugikan masyarakat.
Koordinator aksi, Abdussalam Syahih, mengatakan, aksi lanjutan tersebut dilakukan demi menagih janji DPRD Sulsel untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Pemprov Sulsel untuk melakukan investigasi di lapangan.
“Tidak jelasnya nasib ribuan masyarakat Sangkarrang saat ini akibat tidak becusnya kinerja pemerintah dan DPRD dalam menyelesaikan kasus ini,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga menuntut semua aktor yang terlibat dalam penambangan pasir, turut bertanggung jawab terhadap kerugian masyarakat Sangkarrang.
Selain itu, Syahih juga mendesak Gubernur Sulsel untuk mencabut izin usaha pertambangan di Pulau Sangkarrang.
Mereka juga meminta PT Benteng Laut Indonesia (BLI), selaku perusahaan yang bertanggung jawab terhadap masyarakat Sangkarrang yang mengalami kerugiaan. Karena BLI selama ini melakukan penangkapan ikan di wilayah nelayan. (*)
