UPOS, Jeneponto– Terkait rencana penghapusan pengawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tenaga honorer oleh pemerintah pusat pada 2023 mendatang, pemerintah kabupaten/kota saat ini mulai sibuk melakukan pendataan pengawai honorer, tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
Kepala BKPSDM Kabupaten Jeneponto, Muh. Basir Bohari, mengakui bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan pendataan terhadap pegawai non ASN berdasarkan aturan baru pemerintah pusat.
“Sampai tanggal 2 kemarin (2 September) data yang sampai di BKD itu sudah hampir empat ribu orang tenaga honorer atau jumlahnya tiga ribu sembilang ratus orang lebih, sementara yang baru berhasil dimasukkan ke aplikasi pengadaan pegawai non ASN sebanyak dua ratus orang lebih, jadi yang resmi masuk di data itu yang dua ratus orang, “kata Basir Bohari, Senin (5/9/2022).
Lebih jauh, Basir Bohari mengatakan bahwa diri belum dapat memastikan jumlah pegawai non ASN, lantaran pendataan masih berjalan dan baru berakhir pada 31 September 2022 mendatang.
“Belum bisa diketahui, tapi untuk pendataan sebelumnya itu terdapat sepuluh ribu lebih tenaga honorer di Jeneponto, dan mungkin bertambah, yang banyak itu di pendidikan dan kesehatan, “jelasnya.
Mengenai pendataan pegawai non ASN atau tenaga honorer, sebelumnya pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah menegaskan bahwa pendataan tersebut bukan untuk mengangkat tenaga non ASN menjadi ASN tanpa tes, seperti yang diungkapkan oleh Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB, Alex Denni pada media baru- baru ini.
Alex Denni mengatakan pendataan tersebut untuk memetakan dan mengetahui jumlah pegawai non ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dia menjelaskan pendataan ini dilakukan agar ada kesamaan persepsi terhadap penyelesaian tenaga non ASN.
“Perlu diingat, pendataan tersebut bukan untuk mengangkat tenaga non ASN menjadi ASN tanpa tes. Namun, untuk mencari solusi atas persoalan ini, “tegas Alex.
Penulis : Zadly
