(Ilustrasi)
UPOS, Makassar – PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga LPG non subsidi.
Ketentuan ini berlaku, mulai pada tanggal 27 Februari 2022.
Harga LPG Non subsidi, sebelumnya berada di angka Rp11.500/kg, kemudian naik pada Desember 2021 menjadi Rp13.500 dan kini naik menjadi Rp15.500/kg.
Sehingga harga gas non subsidi untuk wilayah Sulawesi Selatan, yakni Bright Gas 5,5 kg naik menjadi Rp91 ribu, sementara 12 Kg menjadi Rp189 ribu per tabungnya.
Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi ESDM Sulsel, Jamaluddin mengatakan, bahwa memang penentuan harga LPG Non subsidi sepenuhnya diatur oleh Pertamina tanpa ada intervensi dari pemerintah.
“Jadi kalau NPSO atau non subsidi itu memang di bawah kendali dari Pertamina tanpa intervensi pemerintah, karena ada hitungan bisnisnya,” ungkap Jamaluddin, Selasa (1/3/2022).
Namun, yang menjadi kekhawatiran pihaknya saat ini adalah adanya pengalihan penggunaan Gas NPSO ke gas subsidi 3 kg. Sementara alokasi LPG Subsidi 3 Kg dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
“Kita khawatirkan yaitu masyarakat yang dulu sudah mengkonsumsi 5,5 kg kembali lagi yang ke 3 kg dan semestinya bukan dia yang berhak menggunakannya,” ujar Jamaluddin.
Apalagi, lanjut Jamaluddin, saat ini permasalahan harga dan ketersediaan minyak goreng di masyarakat belum teratasi sepenuhnya.
Dengan terpaan kenaikan gas non subsidi ini dikhawatirkan masyarakat berbondong-bondong kembali menggunakan LPG Subsidi 3 Kg.
Sebagai langkah antisipasi, Jamaluddin telah melakukan koordinasi secara online bersama pemerintah kabupaten/kota, Pertamina, dan Hiswana Migas agar mengontrol sekolah di masyarakat maupun di pangkalan.
“Saya langsung hubungi teman-teman di kabupaten kota mohon dipantau dan diawasi seperti apa kondisi di bawah dan langsung laporkan ke kami, agar bisa kami koordinasikan ke Pertamina maupun Hiswana Migas. Saya juga sudah koordinasi dengan Hiswana Migas agar dipantau di pangkalan,” beber Jamaluddin.
Selain pengalihan konsumsi LPG Subsidi, Jamaluddin juga khawatir dengan panic buying yang bisa saja terjadi di masyarakat. Sehingga Ia meminta pemerintah kabupaten/kota dan Hiswana Migas untuk mengawasi gejolak di masyarakat.
“Karena sama seperti kemarin kepanikannya masyarakat itu kan seperti itu, orang pada menyerbu di tingkat pangkalan. Kalau panik mereka menyimpan persediaan,” katanya.
Meski begitu, Jamaluddin menjelaskan, sejauh ini distribusi masih berjalan normal sesuai kebutuhan harian.
Selain itu, karena masih di awal tahun persediaan LPG Subsidi sejauh ini dijamin aman sesuai dengan kuota yang ada. Jika memang mengalami kekurangan di akhir tahun, tentunya pihaknya akan meminta pertambahan kuota ke Pertamina.
“Kita tetap koordinasi dengan Pertamina. Karena bagaimanapun itu dia punya tugas untuk menjaga stabilitas persediaan khususnya LPG,” terang Jamaluddin. (*)
