UPOS, Makassar– Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Prof. HM Nurdin Abdullah memberikan apresiasi terhap kinerja Kantor OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) atas kinerja tahun 2019.
“OJK telah bekerja profesional dan sangat bagus. Kita bisa lihat bagaimana Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulsel yang dibentuk OJK begitu luar biasa dan Sulsel termasuk yang terbaik”. Kata Nurdin Sabtu, 28 Desember 2019.
Kepala OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua, Zulmi, menyatakan bahwa industri jasa keuangan di Sulawesi Selatan hingga akhir tahun 2019 terus menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan kinerja intermediasi yang tinggi disertai tingkat risiko yang terkendali, baik di sektor perbankan, pasar modal, maupun industri keuangan non bank (IKNB).
Kinerja tersebut sejalan dengan pelaksanaan tugas Kantor OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua dalam mengawasi industri jasa keuangan dan melaksanakan fungsi edukasi dan perlindungan konsumen dengan berfokus pada implementasi 5 (lima) kebijakan strategis OJK tahun 2019.
Hal tersebut merupakan upaya untuk menjaga pertumbuhan sektor jasa keuangan yang berkesinambungan (stabil), mengakselarasi pertumbuhan ekonomi (kontributif), serta mendukung upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan (inklusif).
“Kinerja itu tercipta tentunya merupakan hasil kolaborasi yang baik semua pihak, baik lembaga jasa keuangan, stakeholder terkait dan tentunya dukungan Pemerintah Daerah, untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pertumbuhan berkelanjutan,” sebutnya, Jumat 27 Desember 2019.
PERKEMBANGAN INDUSTRI JASA KEUANGAN DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
Sektor Perbankan (Posisi November 2019)
83 Bank, 1.086 Kantor
Aset Rp150,39 T (5,22% yoy)
Kredit Rp122,93 T (3,42% yoy)
Dana Pihak Ketiga (DPK) Rp100,39 T(7,03% yoy)
Jumlah Rekening Kredit 1.200.385 (5,23% yoy)
Jumlah Rekening DPK 10.809.188 (13,77% yoy)
Loan to Deposit Ratio (LDR) 121,41%
Non-Performing Loan (NPL) 3,86%
Bank Umum (Konvensional dan Syariah)
55 Bank, 1.037 Kantor Aset Rp147,47 T(5,17% yoy)
Kredit/Pembiayaan Rp120,39 T (3,35% yoy)
DPK Rp98,51 T(6,88% yoy)
Kredit/Pembiayaan UMKM Rp40,72 T (5,81% yoy)
LDR 122,21%
Pangsa Kredit UMKM 33,82% (di atas treshold 20%)
NPL 3,89%
BPR (Konvensional dan Syariah)
29 Bank, 51 Kantor Aset Rp2,91 T (8,21% yoy)
Kredit/Pembiayaan Rp2,53 T (7,17% yoy)
DPK Rp1,87 T (15,72% yoy)
LDR 92,83%
NPL 2,43%
Perbankan Konvensional
70 Bank, 993 kantor Aset Rp141,72 T (4,75% yoy)
Kredit Rp115,91 T (3,01% yoy)
Pangsa Aset 94,23%
DPK Rp94,51 T (6,19% yoy)
Loan to Deposit Ratio (LDR) 121,53%
Non-Performing Loan (NPL) 3,83%
Perbankan Syariah
16 Bank, 8 UUS, 96 kantor Aset Rp8,67 T (13,64% yoy)
Pembiayaan Rp7,02 T (10,83% yoy)
Pangsa Aset 5,77%
DPK Rp5,83 T (22,63% yoy)
Financing to Deposit Ratio (FDR) 119,44%
Non-Performing Financing (NPF) 4,37%
Sektor Pasar Modal (Posisi November 2019)
17 Perusahaan Sekuritas, 17 Kantor
Nilai Transaksi Rp10,85 T (0,61% ctc)
Saham 17.899 (32,46% yoy)
Jumlah Investor 47.513 (70,80% yoy)
Reksadana 25.415 (121,40% yoy)
SBN 4.199 (48,58% yoy)
Sektor IKNB (Posisi Oktober 2019)
172 Perusahaan, 630 Kantor
Premi Asuransi Umum Rp598,70 M (3,51% yoy)
Klaim Asuransi Umum Rp274,31 M (39,10% yoy)
Premi Asuransi Jiwa Rp1,67 T (-8,59% yoy)
Klaim Asuransi Jiwa Rp1,24 T (-10,40% yoy)
Piutang Lembaga Pembiayaan Rp13,74 T (8,78% yoy)
Investasi Dana Pensiun Rp990,24 M (7,00% yoy)
Pembiayaan Modal Ventura Rp36,53 M (-22,67% yoy)
Pinjaman Pergadaian Rp4,15 T (25,94% yoy)
Pembiayaan LPEI Rp1,07 T
EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Sampai dengan akhir November 2019 Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua telah menerima sebanyak 1.205 layanan konsumen dengan rincian sebagai berikut:
– 1.062 selesai
– 123 diteruskan ke Kantor Pusat OJK
– 20 dalam tahap identifikasi
Adapun jumlah permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) masyarakat hingga 27 Desember 2019 sebanyak 4.037.
Dalam melayani kebutuhan informasi masyarakat terhadap industri keuangan secara optimal, Otoritas Jasa Keuangan membuka hot line layanan konsumen dengan nomor kontak 157 atau dapat melalui aplikasi whatsapp
dengan nomor telepon 081-151-157-157 pada hari dan jam kerja.
IMPLEMENTASI 5 (LIMA) KEBIJAKAN STRATEGIS KANTOR OJK REGIONAL 6 SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA 2019
1. Alternatif pembiayaan sektor strategis pemerintah
– Mendorong pemanfaatan produk pasar modal untuk pembiayaan jangka panjang. Saat ini sudah 8 investor individu di Sulawesi Selatan yang telah memanfaatkan produk Efek Beragun Aset (EBA).
– Mendorong lembaga jasa keuangan untuk menerapkan program keuangan berkelanjutan untuk proyek pemerintah yang ramah lingkungan dan sosial.
2. Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah
– Temu fasilitasi akses keuangan kepada pelaku usaha sektor produksi berorientasi ekspor bekerja sama dengan Dinas Perdagangan, Free Trade Agreement Center, dan lembaga jasa keuangan.
– Temu fasilitasi akses keuangan kepada pelaku usaha di sektor pariwisata dan perumahan, khususnya perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
– Optimalisasi peran lembaga pembiayaan ekspor indonesia (LPEI) dalam mendukung pembiayaan ekspor antara lain melalui partisipasi dalam kegiatan temu fasilitasi akses keuangan yang diselenggarakan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
– Mendorong peningkatkan peran Bank Sulselbar dalam pembiayaan ekspor dengan izin resmi menjadi bank devisa pada tanggal 25 Oktober 2019.
3. Akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat kecil di daerah terpencil
Fasilitasi penyaluran KUR, terutama skema klaster bagi UMKM di sektor-sektor unggulan daerah
Realisasi KUR 2019:
Nominal : Rp8,14 T (122,91% dari target KUR 2019 Rp6,63 T)
Jumlah Debitur : 307.073 orang
NPL : 0,07%
Realisasi KUR 2018: Rp6,5 T (121,9% dari target Rp5,4 T).
Realisasi KUR 2017: Rp5,07 T (90,7% dari target Rp5,59 T).
Realisasi KUR 2016: Rp4,65 T (93,3% dari target Rp4,98 T).
Fasilitasi pendirian bank wakaf mikro
– Pemberian izin penuh bank wakaf mikro Gapoktan Mataram pada tangal 1 November 2019.
– Sosialisasi pendirian bank wakaf mikro di daerah.
Fasilitasi pembiayaan MEKAAR dan UMi
– Realisasi Pembiayaan MEKAAR: Rp353,88 miliar (69,43% ytd)
– Realisasi Pembiayaan UMi: Rp21,32 miliar (70,53% ytd)
Perluasan program LAKU PANDAI (branchless banking)
– Jumlah agen LAKU PANDAI : 33.187 agen (20,39% ytd)
– Total DPK Agen LAKU PANDAI : Rp128,5 miliar (203,5% ytd)
Sosialisasi proses perizinan dan pengawasan perusahaan efek di daerah.
Workshop UMKM Go Public melalui Initial Public Offering (IPO).
Workshop “capital market update” dan edukasi pasar modal.
Pendirian pusat informasi pasar modal di Balai Kota Makassar, serta pendirian galeri investasi di Pasar Kerung-Kerung (PD. Pasar Makassar Raya) dan di Universitas Kristen Indonesia Paulus
Makassar.
Edukasi keuangan kepada pelajar, mahasiswa, ASN, TKI, dan masyarakat umum.
Perluasan pengukuhan TPAKD di daerah-daerah. Selama tahun 2019, telah dikukuhkan TPAKD di 11 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dan di 6 Kabupaten di Sulawesi Barat sehingaa secara total telah dikukuhkan TPAKD di 18 dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dan di seluruh Kabupaten
di Sulawesi Barat.
Fasilitasi kerja sama antara BRI Syariah dan PT Tallu Appa Rappung (PT TAR) untuk pembiayaan kepada pelaku UMKM mitra ojek online Grab.
Memfasilitasi akses kredit senilai Rp422,76 M kepada 13.207 UMKM binaan Pemda melalui optimalisasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
Fasilitasi akses kredit kepada nelayan melalui pola kemitraan inti-plasma bekerja sama dengan Bank Sulselbar, Jamkrida Sulsel, 3 Eksportir/Pedagang Besar dengan realisasi kredit Rp38,78 miliar kepada debitur 632 nelayan.
Sinergi Skim Kredit UMKM Bank dan Asuransi Agribisnis untuk pembiayaan dan pertanggungan usaha peternakan di Kabupaten Sinjai dengan realisasi kredit Rp5,07 miliar, debitur 34 peternak, NPL 0%.
Memfasilitasi kerja sama alokasi APBD 2020 oleh Pemkab Bantaeng untuk pembayaran premi asuransi 3.000 ekor sapi dan 3.000 hektar sawah.
Temu fasilitasi akses keuangan kepada pelaku UMKM di wilayah pasar, kepada pelaku UMKM di sektor perikanan dan kelautan, serta sektor unggulan daerah lainnya.
Penerbitan kajian potensi dan akses pembiayaan daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Sosialisasi Satgas Waspada Investasi di berbagai daerah, antara lain Makassar, Sidrap, Wajo, dan Luwu Utara.
4. Mempersiapkan industri jasa keuagan dalam menghadapi revolusi industri 4.0
Sosialisasi fintech peer-to-peer lending dan equity crowdfunding.
Penanganan pengaduan konsumen terkait fintech.
5. Mereformasi bisnis proses industri dan internal OJK
Pelaksanaan pengawasan berbasis IT.
Implementasi standar internasional prudensial.
Optimalisasi pengawasan IKNB, terutama dalam peningkatan tata kelola (governance), aspek prudensial, market conduct IKNB, penyempurnaan perngawasan berbasis risiko, kebijakan asset registry, dan rencana bisnis lembaga keuangan non bank.
Percepatan target penyelesaian perizinan dan fit dan proper test dari 30 hari kerja pada tahun 2018 menjadi 14 hari kerja mulai tahun 2019. Selama 2019, rata-rata penyelesaian perizinan 5 hari kerja dan penyelesaian fit dan proper test 10 hari kerja.(*)
