UPOS, Makassar- Sebanyak 11 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah mengundurkan diri. Hal tersebut diungkapkan oleh Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Makassar, Basri Rakhman.
Ia mengungkapkan ASN yang mengundurkan diri berasal dari pejabat fungsional SKPD Pemkot bahkan Kepala Puskesmas. Informasi yang dihimpun, kepala puskesmas yang mengundurkan diri yakni Kepala Puskesmas Kodingareng.
Basri menjelaskan, alasan pemberhentian sebagai ASN bermacam-macam. Namun, kata Basri, pada umumnya mengundurkan diri karena alasan keluarga.
“Ada juga yang mau konsentrasi mengurusi keluarga,” katanya saat ditemui di Balai Kota Makassar, Selasa (07/07/2020) lalu.
Menanggapi hal tersebut, Kasrudi salah satu anggota Komisi A DPRD Makassar, merasa ada kejanggalan dari mengundurkan dirinya 11 ASN.
“Kalau hanya 1 sampai 2 orang mengundurkan diri dengan alasan keluarga itu masuk akal, itu 11 orang tidak masuk akal, mungkin ada masalah yang mereka lihat,” ucapnya via telfon, Kamis (9/7/2020).
Kasrudi menyatakan bila ada 11 ASN yang mengundurkan diri secara bersamaan berarti ada masalah pada pemimpin Kota Makassar.
“Sampai 11 orang mengundurkan diri itukan masalah di leadershipnya. Mungkin ada yang salah dari pemimpin kita khususnya Pj Wali Kota Makassar,”tudingnya.
Anggota Komisi A ini melihat dari sisi pemerintahan bahwa harus ada penanganan cepat untuk mencari tahu penyebabnya karena ia merasakan alasan keluarga tidak masuk akal.
Sementara itu, Kasrudi menyebut pengunduran diri pejabat tersebut mengganggu jalannya pemerintahan. Pada akhirnya, kata Kasrudi, merugikan masyarakat karena pelayanan terhambat.
“Pasti mempengaruhi pelayanan masyarakat harus cepat dicari tahu dan minta pengisian cepat agar tidak terjadi kekosongan, pelayanan masyarakat harus tetap berjalan.”
Dalam hal ini, Kasrudi mengungkapkan akan berkoordinasi dengan anggota komisi A lainnya untuk mengusut alasan sebenarnya dari pengunduran diri 11 ASN tersebut.
“Mungkin nanti saya minta tanggapannya teman-teman di komisi A dan arahannya kira-kira bagaimana menyikapi ini, perlu memang kita sikapi, saya mungkin mengusulkan itu agar dipanggil cepatnya itu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) inikan terkait,” tutupnya. (*)
