UPOS, Sidrap – Partai Demokrat (PD) Kabupaten Sidrap mengungkap polemik mengenai program BPJS kesehatan gratis yang saat ini dibahas Pemkab dengan DPRD. Terbaru saat ini ramai diperbincangkan mengenai “Walk Out”-nya Fraksi Demokrat dan Gerindra saat sedang membahas program BPJS Gratis di DPRD, Senin 2 Aptil 2018.
Legislator PD Sidrap, Achmad Djafar mengatakan hal itu wajar dilakukan oleh kedua partai yang sering diteriakkan masyarakat sebagai penyelamat demokrasi Sidrap. Dirinya menilai program izin prinsip BPJS tersebut sarat kepentingan politik menjelang Pilkada pada 27 Juni mendatang. Terlebih jika dikaji saat ini kabupaten Sidrap sedang meradang di tengah defisit anggaran.
Apalagi hal tersebut disangkut pautkan dengan koalisi kandidat Pilkada Paslon nomer 2 DOAMU, hal itu semakin meyakinkan masyarakat bahwa BPJS Gratis memang dijadikan jualan Paslon tertentu di Pilkada.
“BPJS gratis yang rencana diluncurkan Bupati Sidrap, Rusdi Masse sebagai kado akhir masa jabatannya sebaiknya dikaji secara matang oleh pemkab beserta DPRD,” kata Achmad Djafar kepada Wartawan, Selasa (3/04/2018).
Dengan melakukan pendekatan holistik lanjutnya, apakah program ini memihak pada rakyat atau justru ini akan menjadi petaka atau bom waktu yang akan menenggelamkan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan kondisi keuangan yang carut marut.
BPJS gratis 100 persen adalah suatu hal menggembirakan dan sangat membantu bagi masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan secara baik. Tapi banyak hal yang peru dipertimbangkan lagi seperti kondisi keuangan pemkab Sidrap saat ini surflus atau defisit?. Kkletersediaan sarana dan prasarana kesehatan apa sudah memadai?, dan sumberdaya (SDM) tenaga keperawatan apakah sudah baik?.
“Kekhawatiran kami kondisi keuangan Pemkab Sidrap saat ini sedang mengalami defisit anggaran yang sangat besar hinga mencapai Rp.400 Miliar. Belum lagi utang obat dan jasa medik tenaga kesehatan dan dokter,” ungkap BPOKK Partai Demokrat Sidrap itu.
Selain itu dirinya juga mengatakan, saat ini perusahaan obat yang menyuplai obat dan peralatan kesehatan kebanyakan sudah tidak mau menyuplai lagi. Alasannya beban utang pemkab kepada perusahaan belum dibayar.
Karena kekurangan stok obat dan peralatan kesehatan sehingga di rumah sakit, pasien yang masuk sebagai pasien BPJS JAMKESDA dan BPJS Mandiri membeli obat dan peralatan kesehatan yang dibutuhkan. Lantaran kondisi emergency dengan biaya mahal, padahal obat dan peralatan itu ditanggung BPJS tapi karena tidak ada STOK obat dan peralatan kesehatan operasi maka terpaksa harus dibeli.
Terakhir Achmad Djafar berkesimpulan, BPJS Gratis merupakan angin segar bagi masyarakat akan tetapi apa hal itu sudah tepat jika diterapkan ditengah kondisi utang besar pemkab yang belum terselesaikan.
Justru hal ini bisa berimplikasi pada penurunan tingkat kinerja tenaga medis apabila upah jasa medis belum dibayarkan dan jika tidak dibayarkan maka bisa menumpuk menyebabkan lumpuhnya pelayanan rumah sakit apabila mereka mogok kerja.
“Utang lama saja yang sangat besar belum terselesaikan ditambah lagi dengan beban utang yang baru karena BPJS gratis ini,” tandasnya.
Dari hasil pantauan beberapa tenaga medis sudah mengeluh. Jadi katanya Partai Demokrat mengapresiasi sikap Fraksi Demokrat dan Gerindra yg Walk Out saat pembahasan izin prinsip program bpjs gratis
Selain itu Legislator muda itu juga mengimbau masyarakat agar bijak dalam menelaah Program BPJS gratis yang memang terkesan sarat politis lantaran dibahas menjelang pilkada. Bahkan dijadikan jargon jualan salah satu Paslon. (**)
