Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi serap aspirasi Warga Kaluku Bodoa, pada Reses masa Persidangan I Tahun Anggaran 2022/2023, Rabu (16/11/2022). (Ist)
UPOS, Makassar – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi menerima aspirasi dari warga di Kelurahan Kaluku Bodoa, terkait ganti rugi nelayan akibat reklamasi pembangunan Makassar New Port (MNP) dari PT Pelindo.
Hal tersebut dikatakan, Legislator NasDem Sulsel yang akrab disapa Cicu, saat mengawali kegiatan Reses dan temu konstituen masa persidangan I tahun anggaran 2022/2023, di Jl Permandian 2, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Makassar, Rabu (16/11/2022).
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi serap aspirasi Warga Kaluku Bodoa, pada Reses masa Persidangan I Tahun Anggaran 2022/2023, Rabu (16/11/2022). (Ist)
Salah satu warga Kelurahan Kaluku Bodoa menyampaikan, hingga saat ini dirinya bersama para nelayan yang tinggal di wilayah Jl Permandian, belum menerima ganti rugi dari MNP.
Mendengar itu, Cicu menuturkan, bahwa akibat proyek reklamasi tersebut paling terasa dialami oleh nelayan, baik sosial ekonominya dan lebih utama dampak kerusakan lingkungan pesisir atas adanya penambangan pasir laut.
“DPRD Provinsi Sulsel pernah memediasi antara pihak nelayan dan Pelindo dalam mencarikan solusi ganti rugi yang dialami oleh sebagian penduduk di Kelurahan Kaluku Bodoa,” ucapnya.
Selain itu, Cicu juga menerima sejumlah aspirasi dari masyarakat, seperti persoalan air bersih, pengerukan drainase, pemekaran RT hingga pembangunan pos kamling.
Seperti yang disampaikan salah satu warga Jl Permandian, Nurmalisa. Ia menyampaikan, terkait masalah drainase yang butuh pengerukan sedimen, karena sering mengalami banjir ketika penghujan datang.
Begitu juga dalam hal pemekaran rukun tetangga (RT). Kasmawati salah satu warga di RT 1 Jl Permandian I menginginkan adanya pemekaran RT, sebab sampai saat ini di wilayah tersebut jumlah kartu keluarga (KK) hampir mencapai 500.
“Karena 100 saja KK warga itu Pak RT-nya kewalahan, apalagi sudah hampir 500. Semoga ibu bisa menjadi penyambung lidah ke pemerintah dalam memperhatikan wilayah disini,” ujarnya.
Kemudian, persoalan kesejahteraan nelayan yang terhambat semenjak adanya pembangunan pelabuhan new port dari Pelindo. Begitu juga, soal pembangunan pos kamling di setiap RT/RW dalam hal pengamanan ketentraman masyarakat.
Menanggapi itu, Cicu menegaskan, di wilayah tersebut memang selalu menjadi persoalan adalah air bersih, karena saat ini sudah memasuki musim penghujan maka masyarakat tidak terlalu kesulitan soal air.
“PDAM sementara melaksanakan pembangunan instalasi air di wilayah utara kota sehingga di kelurahan kaluku bodoa sudah bisa merasakan air bersih. Karena air merupakan kebutuhan dasar, tugas dan tanggung jawab pemerintah,” terangnya.
Begitu juga persoalan drainase, Cicu berjanji akan berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal ini dinas terkait untuk menurunkan satgas pengerukan drainase di wilayah yang mengalami banjir.
Terkait dengan pembangunan pos kamling, kata Cicu, menjadi kebutuhan penting di setiap bermasyarakat khususnya dalam hal ketentraman warga, apalagi di wilayah utara Kota Makassar yang rawan terjadi aksi tawuran.
“Kalau ada wilayahnya Insya Allah kita akan bantu bangunkan pos kamling, dan benar-benar untuk pos kamling serta untuk kegiatan positif demi pengamanan warga,” papar Ketua DPD NasDem Makassar ini dengan santun. (*)
