JAKARTA– Terkait rencana pemindahan ibu kota negara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan hal tersebut membutuhkan waktu panjang, karena bukan hanya terkait penentuan lokasi dan pembangunan infrastrukturnya, tetapi juga persyaratan regulasi yang mesti dipenuhi.
“Perjalanan (untuk memindahkan Ibu Kota) masih panjang, “katanya dilansir dari Antaranews, Selasa (30/4/2019).
Menurut dia, selain perencanaan yang masif terkait pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan, juga harus menyelaraskannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, menurut Menteri PUPR, pihaknya telah memiliki konsep perencanaan terkait hal tersebut.
“Concept design kami bisa ditempatkan di mana saja, tetapi ini baru concept design, “ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan estimasi biaya pembangunan Ibu Kota baru seluas 40.000 hektare di luar Pulau Jawa mencapai sekitar Rp466 triliun.
“Kita mencoba membuat estimasi pembiayaan yang untuk skenario satu diperkirakan Rp466 triliun atau USD33 miliar,” katanya saat rapat terbatas bertopik “Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota” di Kantor Presiden.
Luas lahan 40.000 hektare itu dibutuhkan jika jumlah penduduk mencapai 1,5 juta jiwa, yang terdiri atas seluruh aparatur sipil negara di kementerian dan lembaga, legislatif, yudikatif, pelaku ekonomi, dan anggota TNI serta Polri, turut migrasi ke Ibu Kota baru.(*)
