(Ilustrasi)
UPOS, Jakarta – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), mengkritik penerapan kurikulum prototipe yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo, menyebut implementasi kurikulum baru tersebut saat ini menimbulkan dualisme kurikulum di sistem pendidikan Indonesia.
Heru berkata, pelaksanaan kurikulum prototipe yang bersifat opsional ini membingungkan. Pasalnya, banyak orang tua yang khawatir sekolah anak mereka belum memberlakukan kurikulum prototipe sebagai bahan ajar di sekolahnya.
“Selain itu, sekolah juga masih banyak yang kelabakan menerapkan kurikulum prototipe karena minim sosialisasi,” terang Heru, Jumat (28/1/2022).
FSGI mencatat setidaknya ada beberapa alasan mengapa kurikulum prototipe harus dihentikan terlebih dahulu. Pertama, kata Heru, cakupan kurikulum prototipe tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan pemerintah.
Kurikulum prototipe menghabiskan dana 2,86 triliun rupiah hanya untuk 2.500 sekolah penggerak di tahun 2021, sedangkan awal penerapan K-13 menghabiskan anggaran 1,46 triliun namun dapat mencakup 6.326 sekolah.
“Lalu yang jadi pertanyaan adalah di 2024 nanti ditargetkan ada 40 ribu sekolah dengan 405 ribu guru penggerak, lalu kurikulum prototipe ini apa lantas akan disahkan,” ujar Heru.
Kedua, Heru menyinggung soal adanya perubahan Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi dasar penyusunan kurikulum prototipe. PP tersebut diubah melalui Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2022 tentang SNP yang mewajibkan adanya mata pelajaran Pancasila.
“Kemendikbud harus membereskan perubahan itu sekarang atau pada target 2024 nanti bisa berpotensi diubah lagi atau malah dihentikan,” ucapnya, dikutip melalui Tempo.co.
Terakhir, kurikulum prototipe ini masih termasuk minim dukungan dari pihak pemerintah. Heru menyebut, banyak sekolah yang masih kebingungan pelaksanaan mekanisme kurikulum prototipe lantaran minimnya data dan informasi dari Kemendikbud.
“Sejatinya kebijakan pendidikan itu harus jelas, pasti, dan terencana dengan baik. Bukan berubah-ubah tanpa ada kajian yang dangkal dan tidak transparan sehingga publik sulit akses informasi,” imbuh Heru, soal kurikulum prototipe Kemendikbudristek. (*)
