UPOS, Luwu Timur – Komisioner Bawaslu RI , Abhan meminta sebelum melaksanakan Tahapan Pilkada 15 Juni 2020, seluruh Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah harus menjalani Rapid Tes. Hal ini untuk memastikan seluruh Penyelenggara Pilkada sudah aman dari Virus Corona. Demikian dikatakannya saat menggelar Vidcom soal Kesiapan Pilkada Serentak 9 Desember 2019 Bersama Mendagri, Meko Polhukam, dan Kepala Daerah Jumat, (05/6/2020 ) .
Menurut Abhan, Bawaslu sudah mempersiapkan diri untuk mengawasi lanjutan tahapan Pilkada 9 Desember 2020. Kita semua sepakat bahwa tahapan akan dimulai 15 Juni 2020, namun begitu, keselamatan Penyelenggara dan Pemilih harus dilindungi. Olehnya itu persoalan Alat Pelindung Diri ( APD ) harus menjadi perhatian Pemerintah Pusat dan Daerah .
” Bawaslu bisa melakukan tugas pengawasan itu apa bila Alat Pelindung Diri itu bisa terfasilitasi dengan baik.” Ungkap Abhan.
Selanjutnya ia juga menjelaskan, untuk jaminan Kesehatan Tenaga Pengawas, Bawaslu sudah menganggarkannya dan masuk dalam BPJS. Permasalahannya BPJS ternyata tidak menanggung biaya berobat yang diakibatkan Corona. Sementara kita melakukan Pilkada ditengah Pandemi Corona. ” Kalau bisa ini mohon perhatiannya pak menteri . ” Ujar Abhan.
Terkait dengan perintah untuk melakukan restrukturisasi anggaran, Bawaslu RI sudah berkoordinasi dengan Bawaslu di daerah untuk melakukan restrukturisasi dana hibah yang sudah ditandatangani NPHDnya. Intinya semua Bawaslu di daerah yang menyelenggarakan Pilkada sudah siap melakukan rasionalisasi anggaran tersebut sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kondisi Pandemi Corona di masing-masing daerah.
Yang tak kalah paling penting kata Abhan, untuk mengepektifkan Pengawasan Pemilu, Bawaslu RI memohon Kepada Menteri Dalam Negeri dan Pejabat di daerah untuk tidak menarik ASN yang diperbantukan di Bawaslu. ” Karena jika ada penarikan ASN yang diperbantukan di Bawaslu ini akan menganggu kinerja Bawaslu. ( UjungpandangPos/***)
