UPOS, Makassar – Resetting atau Penonaktifan RT/RW Kota Makassar, menuai berbagai kritikan dan penolakan yang juga datangnya dari Ketua DPD Partai Golkar Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Terkait rencana Walikota Makassar Muh Ramdan Pomanto tersebut, menurut Ketua Golkar Makassar, itu adalah hal yang sangat terburu-buru dan bahkan sangat dipaksakan.
“Diketahui RT/RW Itu pilihan Rakyat jadi jangan melakukan semua sesuai keinginan anda selaku pemerintah dan seenaknya mencopot hanya, gara – gara anda tidak didukung di Pilwalkot Makassar 2020 Kemarin, yang seolah ada dendam politik kepada mereka,” ucap Munafri.
“Dukungan Kepada RT RW akan terus bergulir dan kini publik Kota Makassar kembali disuguhi suatu “Kegaduhan Politik” dalam memutuskan nasib hak ketua RT, RW, LPM bahkan Lurah yang dianggap tidak mendukung program pemerintah kota yakni Makassar Recovery, itu kelliru,” ungkap Appi, sapaan akrabnya.
Sebelumnya diketahui, bahwa kebijakan Walikota Makassar, Ir. Moh. Ramdhani Pomanto menonaktifkan Ketua RT/RW telah banyak mendapat penolakan dari tujuh fraksi di DPRD Kota Makassar.
“Tujuh fraksi, yakni Partai Demokrat, Partai PDIP, Golkar, PPP, PAN, PKS, dan Nurani Indonesia Bangkit (NIB) bahkan sudah menandatangi pernyataan sikap penolakan terkait penonaktifan RT/RW,” terangnya.
“Saya Munafri Arifuddin selaku ketua Golkar kota Makassar, intinya Fraksi Golkar DPRD kota Makassar wajib mendukung penuh sikap dari partai Demokrat dan PAN PPP, PDIP, PKS dan NIB dengan penolakan penonaktifan RT/RW.,” jelasnya.
“Mari kembali mengingat perjalanan terbentuknya RT/RW,” kata Ketua Golkar Makassar. (Arman)
