UPOS, Jakarta – Presiden Joko Widodo, telah mengambil keputusan untuk membatalkan vaksin Covid-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/07/2021), melalui rilis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
“Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut,” tegas Pramono.
Dengan demikian, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini, yakni gratis bagi seluruh masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR RI, Aliyah Mustika Ilham, saat dikonfirmasi Ujungpandangpos menyebutkan, jika keputusan Presiden Joko Widodo untuk membatalkan vakin Covid-19 berbayar bagi individu tersebut telah tepat.
“Sangat berterimakasih atas dibatalkannya vaksin Covid-19 berbayar bagi individu tersebut. Tentu beliau sebagai Presiden, mencerminkan kepedulian kepada masyarakat ditengah pandemi covid-19 yang masih melanda,” jelas Aliyah Mustika Ilham.
“Vaksin itu gratis, kesehatan rakyat itu tidak untuk dikomersilkan. Namun, hal yang terpenting juga, bagi masyarakat haruslah selalu menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas,” tegas Aliyah.
“Pemerintah dari awal penanganan, sudah berkomitmen untuk melindungi rakyatnya,” ungkap Aliyah Mustika Ilham.
Sementara itu, lanjut Sekretaris Kabinet Pramono Anung menerangkan, terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan di mana perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.
“Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Kabinet juga menyampaikan arahan tegas Presiden Joko Widodo kepada seluruh jajarannya di kabinet untuk memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini.
“Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya _sense of crisis_ seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada,” ujarnya.
Terkait hal tersebut, Presiden melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin dari Presiden.
“Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden,” tegas Pramono.
Presiden juga mengimbau kepada kementerian/lembaga untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) bagi pegawainya yang terpapar Covid-19. Pramono memperkirakan setiap kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 300-500 pasien.
“Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu,” tandasnya. (Arman)
