UPOS, Makassar- Pemerintah Kota Makassar menggandeng IKA Unhas dalam menangani kasus Covid-19 di Kota Makassar yang tak kunjung menurun.
Dalam waktu dekat, kolaborasi ini akan menghadirkan aplikasi 199 yang mengandalkan 11 ribu tenaga RT/RW se-Kota Makassar.
“Kehadiran senior kita IKA ini memberi energi baru, semangat baru untuk kita lebih baik lagi bisa mengendalikan virus Covid-19,” kata Pj Wali Kota Makassar, Yusran Jusuf, di Posko Gugus Tugas Covid-19, Jalan Nikel Raya, pada Sabtu (20/6/2020).
Yusran yang merupakan mantan Dekan Fakultas Kehutanan Unhas itu mengatakan, hal ini adalah upaya untuk saling bahu membahu menekan angka penyebaran virus yang makin hari makin tak terbendung.
Sementara itu, Juru Bicara IKA Unhas, Prof Sakkapati membeberkan cara kerja aplikasi 199 ini. Dijelaskan, aplikasi yang melibatkan peran RT/RW dan menggunakan model Pembatasan Sosial Berbasis Keluarga (PSBK) ini merupakan gerakan partisipasi masyarakat dengan melakukan tindakan karantina berbasis keluarga secara terstruktur, sistematis, dan massif.
“Aplikasi yang nantinya mengoptimalkan peran Ketua RT/RW itu bisa men-tracing wilayahnya, warganya, yang mana ada potensi covid-nya, termasuk yang mana yang rentan (terpapar virus). Ada klasifikasi-klasifikasi kami sudah masukan di dalam aplikasi itu termasuk informasi tentang Covid-19, bagimana penanganannya, dan apa yang harus dilakukan,” papar Prof Sakkapati.
Dengan harapan, lanjut Prof Sakkapati, regulasi kebijakan berbasis PSBK ini mampu mengomtimalkan pengendalian Covid-19.
“Sekaligus untuk menyadarkan masyarakat kalau isolasi di rumah dengan menyenangkan dan jelas. Selain itu bisa menghemat dari sisi anggaran pemerintah. Kemudian nanti puluhan ribu minyak kayu putih akan diditribusikan ke masyarakat,” ungkapnya.
Semantara itu, Prof Najib yang juga merupakan anggota IKA Unhas menjelaskan, jika masyarakat masih perlu diberi edukasi perihal rapid test. Pasalnya, banyak kabar yang beredar di masyarakat jika orang yang terkena penyakit itu dianggap sebagai aib dan kerap mendapat perlakuan diskriminatif dari masyarakat lainnya.
“Edukasi harus dilakukan sebelum tes, agar masyarakat tahu apa pentingnya tes. Jadi tenaga medis tidak perlu memaksa untuk melakukan rapid. Jika diedukasi memakai bahasa yang mudah dipahami, contohnya bahasa daerah, maka masyarakat bisa memahami dan ingin mengatahui kondisi kesehatannya,” jelas Prof Najib.
Sementara itu, mantan Rektor Unhas, Prof Idrus Paturusi mengatakan, kerja sama ini juga sekaligus akan menjadi tindakan antisipasi bagi tenaga medis, khususnya di RS Unhas, agar tidak kewalahan menangani pasien.
“Di RS Unhas IGD sisa 2 orang dokter yang negatif, sedangkan yang lain sudah positif. Kemudian residen kemarin di bagian anak 16 positif dan kebidanan 50 orang positif. Ini yang harus dijaga,” ungkapnya.
Program PSBK dalam berbasis aplikasi akan diuji coba dari 5 kecamatan di Makassar akan memilih satu kecamatan yang tertinggi episetrumnya untuk diedukasi mengenai penerapan aplikasi. (Ism)
