UPOS, Makassar- Menjelang Pilkada Serentak 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Pemerintah Kota Makassar melakukan tanda tangan Addendum Nota Perjanjian Hiba Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020.
Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaaluddin menekan NHPD senilai Rp 6,2 miliar, yang berlangsung di Balai Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, pada Kamis (9/7/2020).
Sebelumnya Pemkot Makassar di masa jabatan Iqbal Suhaeb juga telah memberikan anggaran sebesar Rp 78 miliar, sehingga total anggaran pelaksanaan Pilwalkot tahun 2020 sebesar Rp 84,2 miliar.
Komisioner KPU, Endang Sari menjelaskan penambahan anggaran untuk memenuhi 2 variabel, yaitu mencangkup kebutuhan honor penyelanggara ad hoc dan penambahan TPS.
“Disesuaikan dengan Menteri keuangan tentang standar ad hoc, standarnya beberapa hari lalu setelah kami MPHD sebelumnya jadi itu tidak masuk kalkulasi 78 M,” ucapnya kepada wartawan.
“Karena standar Covid-19, maka 500 pemilih per TPS. Skema (awal) kami sebelumnya 600 pemilih per TPS, maka adanya aturan tersebut kami membuat skenario ulang sehingga TPS kami harus bertambah,” ungkap Endang.
Sementara itu, Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi menyatakan, bakal menggunakan semaksimal mungkin anggaran tersebut untuk kesuksesan pelaksanaan Pilwakot Makassar 2020.
“Terima kasih kepada Penjabat Wali Kota Makassar. Karena mendukung penuh terlaksananya agenda pilkada ini. Walaipun pandemi corona belum berakhir. Ini kami akan gunakan semaksimal mungkin agar bisa wewujudkan pilkada yang aman dan damai,” ucapnya. (*)
