(ilustrasi)
UPOS, Makassar – Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin Mustakim mengatakan, Makassar secara kuantitatif tak kekurangan guru dan honorer. Namun banyak guru yang tak memenuhi kualifikasi.
“Harus ada evaluasi untuk ini. Database terkait kepegawaian di bidang pendidikan di Makassar memang banyak yang tumpang tindih. Perlu dilakukan evaluasi,” tandasnya, Selasa (4/1/2022).
Menurutnya, tumpang tindih ini menimbulkan kekacauan administrasi. Akhirnya, kata dia, terjadi karut-marut akibat data yang tak akurat.
“Saat ini terlalu banyak guru yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Banyak database yang kacau,” jelas Muhyiddin.
Dikatakannya, setiap sekolah akan dimintai jumlah peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan tingkat SD-SMP di Kota Makassar, untuk dimasukkan ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Sementara ini masih berproses dari sekolah juga meminta data bulanan. Sekarang saya minta data Dapodik supaya rombongan belajar baik jumlah siswa, jumlah guru dan kebutuhan guru termasuk kualifikasinya, juga tenaga kontrak guru kita lakukan evaluasi semua karena terlalu banyak guru,” ungkapnya.
Dijelaskannya, di situ nanti akan diukur, betulkah Makassar kekurangan guru.
“Apa betul kita butuh guru. Kemudian saya evaluasi juga guru yang memang betul-betul mengajar di SD,” bebernya.
Evaluasi ini perlu dilakukan, untuk memastikan anggaran yang dikeluarkan. Selain itu, hal ini untuk mengantisipasi adanya guru yang tidak sesuai dengan kualifikasi.
“Bisa saja ada guru di SD ada latar belakangnya Matematika jadi guru kelas,” katanya.
Masing-masing sekolah juga diminta untuk melaporkan secara berkala, database jumlah kepegawaian dan peserta didik. Dalam seminggu diminta dua kali hasil supervisi.
“Termasuk juga sekolah melakukan PTM itu dia laporkan secara terus-menerus,” pungkas Muhyiddin. (*)
