UPOS, Jakarta – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) pusat, Jusuf Kalla (JK) memperkirakan program vaksinasi Covid-19 secara nasional paling cepat selesai dalam kurun waktu 2 tahun, dihitung dari per Program vaksinasi Covid-19 mulai dilaksanakan pada 13 Januari 2021.
Perkiraan JK tersebut, setelah mengkalkulasi jumlah penduduk Indonesia yang harus divaksinasi sekitar 200 juta orang, jika masing-masing harus menerima vaksin sebanyak 2 kali itu artinya ada 400 juta vaksin yang harus disuntikkan.
Sementara target vaksinasi adalah 1 juta perhari. Itu artinya butuh waktu 400 hari untuk memenuhi target 400 juta suntikan. Sementara kondisi di lapangan rata-rata penduduk Indonesia yang menerima vaksinasi sebanyak 500 ribu orang per hari.
Hal tersebut disampaikan JK, saat memberi sambutan pada acara vaksinasi covid-19 oleh Ikatan Alumni (IKA) Universitas Hasanuddin (UNHAS) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, PMI, Dinkes DKI serta Nindya Karya, di gedung Nindya Karya Jalan MT Haryono Kav 22 Cawang Jakarta Timur, Minggu (29/08/2021).
“Sejak awal saya katakan sulit untuk selesai dalam waktu 1 tahun, mungkin 2 tahun penyelesaiannya. Karena kalau kita perkirakan orang Indonesia yang harus menerima vaksin itu sekitar 200 juta orang jika masing masing orang harus disuntik 2 kali, artinya 400 juta dosis yang harus disuntikkan. Target kita adalah 1 juta per hari itu artinya butuh waktu 400 hari. Dan ternyata pencapaian rata-rata 500 ribu per hari berarti itu bisa paling cepat 2 tahun baru selesai,” ungkap JK.
Untuk itu Jk yang juga merupakan ketua umum IKA Unhas berharap, agar setiap unsur masyarakat baik itu organisasi kemasyarakatan dan perusahaan agar bergotong royong membantu pemerintah untuk melakukan vaksinasi demi tercapainya target herd imunity. Apalagi jika melihat capaian vaksinasi selama 7 bulan program vaksinasi berjalan baru mencapai 90 juta dosis vaksin yang disuntikkan ke masyarakat masih jauh dari taget 70 persen herd Imunity yaitu sebanyak 350 juta dosis penyuntikan.
“Itulah kenapa organisasi masyarakat dan perusahaan harus terlibat untuk melakukan vaksinasi, karena kalau kita menyerahkan semuanya kepada kemenkes, tidak akan sanggup dia menyuntikkan 400 juta dosis itu sendirian. Target kita untuk 70 persen herd imunity adalah 350 juta suntikan, kita sudah melakukan vaksinasi selama 7 bulan dan baru mencapai 90 juta suntikan, maka itu belum mencapai dari target yang ditetapkan. Semua harus kerja sama karena ini butuh banyak sumber daya,” tegas JK.
Lebih lanjut JK menjelaskan, salah satu faktor yang menyebabkan program vaksinasi berjalan lambat dii Indonesia karena rumitnya sistem administrasi pendaftaran vaksin.
JK meminta agar sistem pendaftaran vaksin dibuat sederhana sebagaimana halnya yang dilakukan beberapa negara, di mana orang hanya perlu datang ke sentra vaksin tidak perlu menyertakan banyak persyaratan seperti harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu via online.
JK meminta pemerintah tidak usah khawatir ada masyarakat yang melakukan kecurangan menerima vaksin, karena menerima vaksin berbeda dengan menerima bantuan di mana kemungkinan masyarakat untuk menerima secara double selalu terbuka, untuk itu harus betul-betul diverifikasi, namun untuk menerima vaksin JK yakin tidak akan ada masyarakat yang curang untuk menerima vaksin berulang kali.
“Saya sudah menyampaikan ke pak Menteri bahwa yang menyebabkan keterlambatan karena terlalu ribet administrasinya. Coba lihat di luar negeri, orang cukup datang saja bawa kartu langsung disuntik kalau kita harus daftar online dulu kemudian dicek lalu direkap setelah itu dipanggil dan itu memakan waktu. Dan ini orang yang tidak punya smartphone tidak mudah untuk mendaftarkan diri.
Saya selalu bilang vaksin itu beda dengan pembagian sembako. Kalau pembagian sembako orang mau saja menerima sembako sampai 5 kali sehari untuk itu harus diverifikasi. Kalau vaksin tidak ada orang yang mau divaksin sampai 2 kali dalam sehari, 2 kali sebulan pun orang harus dibujuk dulu supaya mau. Jadi jangan khawatir ada kecurangan dalam menerima dosis vaksin,” jelas JK.
Hal lain yang menyebabkan keterlambatan vaksin di Indonesia menurut JK, karena kurangnya tenaga kesehatan yang bersertifikasi. Untuk itu JK meminta agar kemenkes melatih dan menugaskan lebih banyak lagi tenaga kesehatan, termasuk mereka yang sedang menempuh pendidikan.
“Hal lain yang memperlama vaksin adalah kurangnya nakes bersertifikasi untuk itu kemenkes harus melatih itu dokter dokter muda yang lagi sekolah, kan cuman menyuntik tidak perlu terampil terampil amat karena bukan jaringan pembuluh darah yang disuntik hanya jaringan otot, mereka yang tingkat 3 pun bisa melalakukannya setelah dilatih 1 – 2 hari,” pinta JK. (Rls)
