UPOS, Luwu Timur- Seluruh Fraksi di DPRD mengakui kemajuan kinerja Pemerintah Luwu Timur dalam melaksanakan APBD 2019. Pengelolaan Keuangan sudah profesional sehingga mendapat predikat WTP, dan terjadi peningkatan signifikan dari PAD. Penilaian ini disampaikan dalam sikap Fraksi di Sidang Paripurna DPRD Luwu Timur , Selasa ( 30/06/2020 ) terkait Laporan Pertanggung Jawaban APBD 2019 yang sehari sebelumnya dibacakan Bupati Luwu Timur Muh. Thorig Husler.
Kendati sudah mengakui kinerja Pemerintah Luwu Timur, seluruh Fraksi juga meninggalkan catatan untuk penyempurnaan Laporan Pertanggung Jawaban APBD 2019.
Fraksi PAN, lewat Usman Sadik memberikan catatan, meski ada peningkatan pendapatan daerah, tetapi dari aspek perencanaan masih belum sempurna. Karena masih ada kegiatan yang tidak jalan dengan alasan teknis sehingga anggarannnya dikembalikan ke Kas Daerah.
“Ini menandakan adanya perencanaan yang belum bagus,” kata Usman Sadik.
Fraksi PDIP, Efraim mengatakan predikat WTP yang diraih Pemkab Luwu Timur bukan berarti Luwu Timur bersih dari korupsi. Fraksi PDIP menilai untuk pekerjaan fisik , hampir diseluruh Kecamatan di Luwu Timur pelaksanaan proyek fisik masih berkualitas rendah, dan ke depan hal ini harus dievaluasi lagi.
“Kebijakan pos anggaran kita belum sepenuhnya berpihak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pertumbuhan ekonomi lambat,” kata Efraim.
Sarkawi A Hamid, dari Fraksi Gerindra mengatakan, menilai APBD 2019 sudah pro rakyat, dan masyarakat sudah merasakan manfaatnya. Gerindra mengakui dari sektor Pendapatan Daerah sudah ada penigkatan signifikan, namum OPD lebih diminta untuk inovatif menggali sumber Pendapatan yang baru dengan melihat potensi sumber daya daerah yang ada.
Fraksi Nasdem, Tugiat, dalam catatannya menyampaikan, APBD Luwu Timur di tahun 2018 sebesar 1,4 T. Dan di tahun 2019 menjadi 1,5 T. Namun pertumbuhan ekonomi hanya 1,17 persen. Perlu adanya sumber ekonomi baru yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi Luwu Timur baik di sektor Penanaman Modal dan investasi. Pemerintah Lutim juga diminta memberdayakan BUMD.
Sedangkan dari Fraksi Golkar, Najamuddin, memberikan catatan, mengakui peningkatan kinerja Pemerintah Luwu Timur sehingga dapat WTP ke 8. Namun Golkar meminta Bupati Luwu Timur melanjutkan Pembangunan Kantor Camat Wotu.
“Meminta Dinas PUPR membenahi jalan yang ambrol di Tarabbi menghubungkan Tawakuwa. Pemerintah Luwu Timur juga diminta mengevaluasi faktor penghambat daya serap APBD,” kata Najamuddin.
Muh. Abduh dari Fraksi Hanura menyampaikan, meski pendapatan faerah terus meningkat setiap tahun, tetapi ketergantungan dengan dana transfer pusat sangat tinggi. Olehnya itu sumber pendapatan baru perlu dioptimalkan. Untuk itu Fraksi Hanura merekomendasikan agar secepatnya diterbitkan Perbup untuk pembentukan OPD baru yang khusus menangani masalah Pendapatan Daerah. (*)
