Ilustrasi
UPOS, Jeneponto– Bidang Saranan dan Prasarana (PSP) Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto diduga menahan bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan).
Hal itu diungkapkan oleh salah seorang sumber yang enggan disebut namanya. Menurutnya, hal itu diduga lantaran adanya perintah seseorang yang meminta kepada Kepala Bidang PSP agar bantuan tersebut ditahan.
“Mereka beralasan ingin mengalihkan Alsintan itu ke kelompok tani lain, “ujarnya kepada wartawan Selasa (7/6/2022).
Padahal kata dia, mestinya yang berhak menerima bantuan yang bersumber dari dana pokok pikir (pokir) Anggota DPRD Jeneponto itu adalah Gapoktannya.
“Beberapa waktu yang lalu, Bupati Jeneponto sudah menandatangani daftar penerima hibah yang didalamnya terdaftar Gapoktan kami, “tambahnya.
Namun kuat dugaan bantuan itu tak kunjung disalurkan pihak terkait lantaran adanya perbedaan pilihan saat Pilkades
“Ada satu unit traktor yang sampai saat ini belum dibagikan alasannya pihak dewan yang punya aspirasi atau pokir ingin mengganti penerima manfaat yang sudah di SK kan bupati. Bisa saja imbas Pilkades Parasangeng Beru, “katanya.
Sementara Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (PSP) Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto, Ramis yang dikonfirmasi awak media, angkat bicara terkait hal tersebut.
“Memang ada informasi tersebut, namun kita tidak menahan barang tersebut. Tidak ada hak kita untuk menahan, ” jelasnya, Rabu (8/6/2022).
Selain itu, menurut Ramis barang bantuan Alsintan masih ada di gudang kantornya. “Masih ada di dalam, kita masih simpan, “akunya.
Bahkan Ramis membenarkan barang yang diperuntukkan bagi kelompok yang sudah di SK kan dan telah ditandatangani Bupati Jeneponto sebelumnya.
“Ya memang, nama itu sudah masuk untuk wilayah Turatea, “bebernya.
Bahkan menurut Ramis pihaknya meminta agar sang anggota dewan terlebih dahulu menetapkan nama penerima bantuan sebelum disahkan.
“Kami sampaikan ke anggota DPR ketika mengirimkan CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi) atau kah SK tim sebaiknya itu sudah final sebelum diajukan. Jangan nanti setelah SK selesai baru dikirimkan, tidak mauka saya, “ujar Ramis.
Dikonfirmasi terkait bentuk intervensi yang dilakukan sang dewan untuk merubah SK, Ramis mengaku tak ingin diintervensi.
“Jadi siapa yang mau intervensi, seandainya saya mau diintervensi pasti saya kasih dan saya ubah. Oleh karena itu, untuk mencari titik temu kami terlebih dahulu menemui pihak Bawasda, saya sudah melakukan komunikasi dengan pihak Bawasda untuk membicarakan hal tersebut, “tegas Ramis.
“Insya Allah besok saya juga rencanakan bertemu dengan Kepala Inspektorat untuk membicarakan hal ini supaya bisa mengambil langkah yang pasti, “tutup Ramis.(UL)
