UPOS, Makassar- Secara resmi partai Gerindra telah mengeluarkan surat rekomendasi untuk pasangan bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto-Famawati Rusdi.
Demikian juga partai lain yang telah menentukan usungan di Pilwalkot Makassar. Misalnya PAN dan Golkar yang mengusung Irman Yasin Limpo. Kemudian PKS, PDIP, dan PKB yang memilih pasangan Syamsu Rizal-Fadli Ananda. Lalu ada Perindo, Berkarya, serta PPP yang dikabarkan ke Munafri-Abd. Rahman Bando.
Diantara sejumlah partai politik, Demokrat masih menyimpan teka-teki, belum jelas kemana arah dukungan partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono itu.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali mengatakan partainya tak ingin terburu-buru dalam menentukan usungan. Kata dia, Demokrat belajar dari pengalaman pernah mengusung dan tahu cara menang.
“Demokrat itu punya sejarah, punya pengalaman dengan orang-orang yang pernah di Demokrat. Artinya, karena punya sejarah dan pengalaman, maka Demokrat tidak mau jadi keledai,” ujar ARA, akronim nama Adi Rasyid Ali, Selasa (30/6/2020) malam tadi.
Di Pilwalkot Makassar 2018 kemarin, Demokrat mendukung Danny yang berpasangan dengan Indira Mulyasari. Meski tersingkir karena didiskualifikasi, kala itu Demokrat disebut berkontribusi terhadap kemenangan Kotak Kosong melawan kandidat tunggal Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi.
ARA menegaskan, Demokrat tidak akan mungusung kandidat yang tidak bisa dipercayai. “Semua punya potensi. Tetapi suatu masyarakat akan menilai mana yang pemimpin yang bisa dipegang kata-katanya. Mana pemimpin lebih yang banyak bohong atau benarnya.
“Saya tidak menyebut nama ya. Tetapi masyarakat harus pintar menilai siapa calon yang walikotanya nanti. Jangan terbuai dengan kata-kata, janji-janji dan retorika yang belum pasti,” tegasnya.
Terkait siapa yang akan diusung, ARA mengataka Demokrat merupakan partai yang sangat tertib dalam mengurus soal Pilkada. Sebab, kata dia, siapa pun yang mengurus di DPP maka pasti jawabannya ke DPC.
“Demokrat itu paling tertib mekanismenya. Tidak ada bisa langsung DPP mengambil by fast untuk mengurus Pilkada. Itu nggak ada. Semua harus lewat DPC, DPD dan DPP. Dan hampir pasti siapapun yang mengurus ke DPP ketemu sama siapa, pasti jawabannya suruh ketemu sama DPC,” imbuhnya. (*)
