UPOS, Makassar- Pemerintah Kota Makassar merilis realisasi I pencairan anggaran penanganan Covid-19. Data yang diterima, anggaran yang telah direalisasikan sejak 27 Maret hingga 19 Mei 2020 mencapai Rp 87.008.150.300.
Sebelumnya, Pemkot Makassar disoroti perihal penggunaan anggaran Covid-19 yang tidak maksimal. Hal itu yang ditengarai menjadi pemicu semakin tak terbendungnya pertambahan kasus pasien positif Covid-19 di Makassar.
“Masalah tranparansi anggaran Covid-19 adalah komitmen kami,” ucapnya Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, kepada wartawan di Posko Induk Covid-19 jalan Nikel Raya, Kamis (2/7/2020) lalu.
Rudy juga mengungkapkan sudah berkoordinasi ke inspektorat untuk melakukan pengawasan terkait anggaran Covid-19.
“Saya sudah sampaikan ke Inspektorat, tolong semua tentang pengeluaran terkait Covid-19 kita trasparankan, saya minta sampaikan apa yang sudah kita pakai,” ungkapnya.
“Transparasi kami akan utamakan, ini pakai uang rakyat, rakyat harus tahu seperti apa ini anggaran,” sambungnya.
Dari data yang diterima, anggaran ini dipersiapkan untuk tiga pos utama yakni: penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, serta penyedian jaring pengaman sosial.
Ada empat instansi penerima anggaran tersebut, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar, Dinas Sosial Kota Makassar, Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar.
Berikut rincian pencairan anggaran Covid-19:
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar :
27 Maret: Rp. 4.000.000.000 (BTT/APBD Pokok)
12 Juni: Rp. 3.800.000.000 (BTT/APBD Parsial 2)
Total: Rp. 7.800.000.000
- Dinas Sosial Kota Makassar
20 April: Rp. 42.468.379.300 (BTT/APBD Parsial 1)
20 Mei: Rp. 9.988.750.000 (BTT/APBD Parsial 2)
Total : Rp. 52.457.129.300
- Dinas Kesehatan Kota Makassar :
30 Maret: Rp. 26.000.000.000 (BTT/APBD Pokok)
Total: Rp. 26.000.000.000
- Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar
19 Mei: Rp. 830.976.000 (Belanja Hibah/APBD Pokok Parsial)
Total: Rp. 830.976.000
