UPOS, Jakarta- Anggota DPR RI, Sukamta angkat bicara perihal isu miring yang dilayangkan kepada dokter, tenaga kesehatan, dan rumah sakit yang dianggap dapat uang besar jika menangani pasien Covid-19.
Anggota Komisi I itu membela Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bersama organisasi kesehatan lainnya, yang sempat melakukan konferensi pers di Makassar, kemarin (8/6/2020), untuk menangkal isu tersebut.
“Hentikan penyebaran hoaks dan fitnah kepada para tenaga medis. Tindakan penyebaran hoaks melanggar UU ITE. Pemerintah perlu segera merespon laporan para tenaga kesehatan ini untuk menindak pemilik akun penyebarnya. Pemerintah mesti bertindak cepat sesuai UU ITE sebagaimana cepatnya pemerintah bertindak selama ini jika yang menjadi korban hoaks pihak pemerintah,” kata legislator asal Yogyakarta itu, dalam rilisnya, pada Selasa (9/6/2020).
Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS ini ini, alih-alih menyebar hoaks, masyarakat harusnya mengapresiasi dan bersimpati kepada para garda terdepan dalam penanganan virus ini di Indonesia.
“Mereka rela bertugas dan mendedikasikan diri sesuai sumpah profesi dan kode etik, mempertaruhkan nyawa dalam menjalankan tugas ini. Sudah selayaknya mereka mendapatkan dukungan dari kita semua, bukan justeru tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar,” tegasnya.
Sebetulnya, Sukamta melanjutkan, tidak kali ini saja hoaks terjadi. Pada masa pandemi kasus hoaks meningkat. Ini menunjukkan tingkat literasi digital masyarakat yang belum menggembirakan. Tentu hal tersebut masih menjadi PR penting bagi pemerintah ke depan untuk memberikan edukasi literasi digital termasuk memberi pemahaman soal hukum siber (UU ITE) kepada masyarakat luas.
“Jadi tolong kepada masyarakat agar bersikap bijak dalam masa pandemi ini. Jangan membuat keruh suasana yang sudah sulit ini. Pemerintah juga harus bisa menciptakan suasana kondusif, baik di masyarakat, maupun khususnya di kalangan tenaga kesehatan agar didukung secara penuh sehingga mereka bisa tetap bertugas secara maksimal,” paparnya.
“Sebab, jika mereka ini berhenti bekerja sehari saja, betapa sulitnya masyarakat dan pemerintah nantinya,” pungkas Sukamta. (rls)
