UPOS, Makassar– Manuver partai Golkar di Pemilihan Wali (Pilwali) Kota Makassar tahun 2020 nampaknya dinilai seperti politik sandera partai politik terhadap bakal calon wali kota. Hal itu dikarenakan sejumlah partai politik mendesak agar kadernya diakomodir sebagai calon wakil.
Menurut pakar politik dari Universitas Muhammadiyah, Luhur Andi Priyanto mengatakan, para bakal calon wali kota hari ini memilih pasangannya lantaran ada desakan dari partai politik, itu sebagai bargaining mendapatkan rekomendasi usungan.
“Partai-partai yang menyodorkan calon wakil adalah partai-partai yang tidak memadai stok kadernya untuk di dorong sebagai calon kepala daerah. Dan kalau salah dalam memilih wakil, juga berbahaya, bisa jadi tidak bisa maju pilkada,” kata Luhur berdiskusi dengan pakar politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad, Minggu (5/7/2020) kemarin.
Dia menggambarkan, dimana Golkar yang meninggalkan calon petahana, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto karena memilih kader Nasdem, Fatmawati sebagai calon wakilnya, dan menolak Andi Zunnun Halid.
Lalu ada Irman Yasin Limpo alias None yang direkomendasi Golkar kini tersandera. Sebab Golkar mendorong Zunnun sebagai calon wakil. Sementara PAN yang sejak awal mendukung None, belum tentu legowo kadernya tidak didapuk sebagai calon wakil.
“Yang orang tunggu adalah siapa paketnya none? Karena pasangan None mungkin lebih aman kalau dari figur non partai juga. Sebab kalau Golkar dapat jatah, bisa jadi PAN meradang. Begitupun sebaliknya,” tambah Firdaus Muhammad.
Menurut dia, Zunnun kurang strategis dijadikan calon wakil. Sementara masih ada kader Golkar lain yang lebih potensial seperti Farouk Mappaselling Beta yang jelas-jelas sudah populer dan memiliki konstituen.
Begitupun dengan keputusan Danny meminang Fatmawati, istri Ketua DPW Nasdem Sulsel, Rusdi Masse. Keputusan ini juga dianggap kurang efektif untuk meningkatkan elektoral Danny.
Pasalnya, Fatma-sapaan akrabnya, selama ini berinvestasi politik di luar Makassar namun kalah dalam semua kontestasi politik. Investasi yang dimaksud adalah Pilkada Kabupaten Sidrap dan pemilihan legislatif DPR RI daerah pemilihanl DKI Jakarta II, yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri.
“Terlepas plus-minusnya Bu Fatma, Nasdem kalau mau dorong Fatma, Kenapa tidak dari awal dipersiapkan kadernya sematang mungkin? Ini kan Makassar, bukan Sidrap,” cetus Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINAM ini. (*)
