UPOS, Luwu Utara — Dalam mensukseskan terkait program pemetaan partisipatif tapal batas desa di 5 Kecamatan yaitu Baebunta, Baebunta Selatan, Masamba, Mappedeceng, Malangke Barat tahun 2019, dan sekaligus evaluasi progres 4 Kecamatan yaitu Sukamaju, Sukamaju Selatan, Bone-Bone dan Malangke tahun 2018.
Kabid SDM, Syaiful Amir, Perwakilan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur, Ikbal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Luwu Utara, Perkumpulan Wallacea, Saenal, Kabid Usaha Ekonomi dan Pembangunan DPMD Luwu Utara, Syawal Sammang, Perwakilan BPBD Lutra, Awal bersama Tim Sosial Comuniti Fasilitator (SCF) ngopi bareng dalam menyiapkan satu data dan evaluasi program di warkop The Seven Masamba, Jum’at (09/08/2019).
Kabid Usaha Ekonomi dan Pembangunan DPMD Luwu Utara, Syawal Sammang, mengatakan bahwa kita kumpul malam ini tiada lain untuk mempertanyakan sejauh mana progress dan sekaligus singkronisasi program berikut nya di tahun 2019 di 5 Kecamatan.
“Kita Satukan persepsi kita untuk melahirkan satu data yang sama untuk kita presentasekan ke pinpinan, “paparnya.
Sementara, Perwakilan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Luwu Utara, Ikbal katakan bahwa siang tadi kita sudah audience bersama juga dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Luwu Utara, Misbah.
“Yang kita bahas soal progres, sejauh mana berjalan dan apa yang menjadi kendala dilapangkan, “tuturnya.
Selain itu, Perkumpulan Wallacea Kota Palopo, Saenal meloporkan bahwa proses nya sudah ada beberapa Desa yang bisa dilakukan penegasan tapal batas desa dalam berita Acara karena sudah selasai pemasangan patok sementara dan sekaligus pengambilan titik Kordinat yang disepakati oleh Kepala Desa dan TKPPD masing batas antar Desa.
Namun, Lanjut Saenal, untuk 4 Kecamatan ini, kita punya catatan sebagai bahan evaluasi untuk menjadi bahan pertimbangan di program 5 Kecamatan kedepan, supaya lebih cepat progres dan berjalan lebih cepat.
“Problem di wilayah pesisir berbeda di wilayah perkotaan dan dataran apalagi kedepan yang 5 Kecamatan ada wilayah pegunungan sehingga memang kita perlu banyak kordinasi supaya lahir satu persepsi dan satu data yang melahirkan solusi untuk masyarakat soal batas desa. Kita sudah punya data nya dan jurus ampuh agar problem melahirkan solusinya, “tutupnya. (*)
