JAKARTA– Terkait adanya alokasi kenaikan THR PNS, para pentolan honorer K2 (kategori dua) juga mendesak pihak pemerintah mengalokasikan dana untuk THR bagi mereka.
Alternatifnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo diharapkan memerintahkan kepala daerah untuk mengalokasikan dana THR bagi honorer.
“Walaupun honorer ini yang bertanggung jawab pemerintah daerah masing-masing tapi bisa juga presiden menghibahkan dana pusat buat THR kami para honorer atau instruksikan seluruh kepala daerah memberikan THR buat kami, “kata Sekjen Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Riau Said Syamsul Bahri kepada wartawan, Jumat (25/5/2018).
Menurut Said, permintaan honorer tidak muluk-muluk. Selama ini mereka ikhlas menerima gaji supermurah untuk pendidikan sarjana. Namun, ketika PNS dan pensiun dapat THR, honorer juga selayaknya mendapatkan perhatian.
“Yang beda kan status saja tapi tugas sama kok. Kenapa pemerintah tutup mata dengan ini, “ujarnya.
Senada itu Koordinator Wilayah FHK2I Jawa Barat Iman Supriatna mengungkapkan, pihaknya akan berupaya mendekati DPRD agar ada kebijakan pemda memberikan THR kepada honorer. Namun, campur tangan Mendagri juga menentukan.
“Tolong dong Pak Mendagri keluarkan instruksi kepada kepala daerah untuk mengalokasikan dana THR buat honorer. THR ini merupakan pengakuan pemerintah kepada honorer yang memang bekerja, “ucapnya. (*)
