UPOS, Makassar- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berjanji akan melakukan investigas lebih lanjut soal aktivitas tambang di Pulau Sangkarrang yang dianggap merugikan masyarakat lokal.
Hal itu ditegaskan oleh salah satu pejabat Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Sulsel, Muh Natsir Azikin, saat menemui pendemo yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda dan Nelayan Sangkarrang, di depan Kantor Gubernuran Sulsel, pada Selasa (14/7/2020).
Hadir pula sejumlah pejabat dari berbagai dinas, seperti Kesbangpol, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
“Kami merespon baik aksi teman-teman dan akan kami teruskan kepada pimpinan agar selanjutnya membentuk Tim Investigasi terkait masalah tambang yang ada di kepulauan Sangkarrang,” kata Natsir.
Selain itu, Natsir juga meminta kepada masyarakat dan massa aksi untuk membantu tim investigasi mengumpulkan bukti, sebagai penguatan sebelum memberi hukuman.
“Silahkan kumpulkan bukti-buktinya dan berikan ke kami (pemerintah), agar menjadi bahan referensi saat membentuk tim investigasi di lapangan nantinya,” jelas Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup itu.
Bahkan, Natsir pun berjanji akan memasukkan beberapa orang dari aliansi untuk tergabung dalam tim investigasi.
Sementara itu, DPRD Sulsel juga akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Aliansi Pemuda dan Nelayan Sangkarrang, pada Rabu besok (15/7/2020).
Dalam surat yang dilihat pewarta Ujungpandang POS, yang diundang dalam RDP nantinya yakni Pimpinan PT Pelindo Cabang Makassar, Kepala Dinas PTSP Sulsel, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Kepala Dinas ESDM Sulsel, Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulsel, Kasatpol PP Sulsel, Pimpinan PT Boskalis, Pimpinan PT Banten Lautan Indonesia, dan perwakilan Aliansi Pemuda dan Nelayan Sangkarrang maksimal 5 orang. (*)
