UPOS, Makassar– Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah (NA) menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (13/11). Rapat Paripurna ini dilaksanakan di ruang rapat paripurna Gedung Utama
DPRD Provinsi Sulsel lantai 3, Kota Makassar.
Adapun agenda, rapat paripurna yang digelar untuk penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tentang Draf Rancangan Awal
RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018- 2023. NA mengapresiasi nota kesepahaman ini.
“Ini menujukkan kerja nyata, komitmen dan kerja nyata serta sinergitas pemerintah daerah dan DPRD, “kata Nurdin Abdullah.
NA menyebutkan nota kesepakatan ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
Kesepakatan yang ada akan digunakan tim penyusun RPJMD Sulsel Tahun 2018- 2023 melalui langkah strategis sasaran arah kebijakan dan penetapan program daerah yang kemudian dituangkan dalam dokumen perencanaan lima tahunan.
Penyusunan awal RPJMD Sulsel, tahun ini merujuk pada rencana
pembangunan dalam program prioritas dalam penjabaran Visi Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan
berkarakter.
Serta dan penjabaran Misi Sulsel, diantaranya, pertama, pemerintah yang berorientasi melayani, inovatif dan berkerakter. Kedua, Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan akselibel. Ketiga, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif. Keempat, pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif dan kelima, peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang kerkelanjutan.
“Serta melalui melalui program nyata lima tahun ke depan, “sebut NA.
Diantaranya:
1. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas Sulsel.
2. Pembangunan infrastruktur yang menjangjakau masyarakat desa terpencil.
3. Rumah sakit regional di 6 wilayah dan ambulans siaga.
4. Birokrasi anti korupsi dan pendidikan masyarakat madani.
5. Destinasi wisata andalan berkualitas internasional.
“Program nyata tersebut yang akan menjawab secara nyata tantangan
pembangunan, khususnya di Sulsel dalam mewujudkan pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik untuk mewujudkan kesejateraan masyarakat, “harapnya.(Ujungpandang Pos/Rls)
