UPOS, Palopo– Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Litbang Kota Palopo menggenjot pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Coaching Clinik Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggelar sosialisasi terkait dengan SAKIP dan LAKIP tahun anggaran 2017 yang digelar di Auditorium Saokotae, Kota Palopo, Kamis (24/5/2018).
Kepala Bappeda Palopo, Firmanzah DP menyampaikan agar seluruh perangkat daerah lingkup Kota Palopo dapat mengetahui fungsi dan tertibnya SAKIP dalam manajemen pemerintahan untuk mencapai akuntabilitas kinerja pemerintah yang berorientasi pada hasil.
“Dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan evaluasi penyusunan SAKIP yang di mulai dari penyusunan strategis hingga pelaporan kinerja, “ujarnya.
Sebagaimana diketahui bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah atau SAKIP saat ini telah menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mengelola daerahnya.
Kota Palopo sendiri dalam capaian kinerja SAKIP belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Tahun 2016 sesuai dengan hasil penilaian, SAKIP pemerintah Kota Palopo masih berada pada predikat C. “Untuk itu SAKIP kedepan harus lebih ditingkatkan lagi, “kata Firmanzah.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III, Naptalina Sipayung mengapresiasi Pemkot Palopo yang berinisiatif dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut.
Disampaikan Naptalina Sipayung bahwa peringkat Kota Palopo diantara kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan berada pada peringkat C. Dirinya mendorong Pemkot Palopo harus naik peringkat menjadi B.
“Sebagai perumus kebijakan sekaligus melakukan evaluasi dan juga melakukan pendampingan kepada seluruh indonesia, memang saat ini seluruh instansi berlomba-lomba mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja, “ungkapnya.
Sementara Pjs Wali Kota Palopo, Andi Arwien Azis menyampaikan bahwa tuntutan paradigma pemerintahan dan pembangunan di era sekarang ini sangatlah kompetitif.
Menurutnya, pemerintah daerah dituntut mampu melaksanakan dan menyelenggarakan pembangunan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).(hms)
