UPOS, Makassar– Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu Utara menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Senin (1/4/2019), di Hotel Novotel Grand Shayla Makassar. Penandatanganan MoU juga dilakukan bersama Gubernur Sulsel dan Bupati/WaliKota se-Sulsel.
Bupati Luwu Utara diwakili Penjabat Sekda, Tafsil Saleh. Ikut mendampingi Asisten Administrasi Umum, Muhammad Kasrum, Kabag Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Muhammad Hadi, serta Kabag Hukum Sofyan Hamid.
“Kehadiran kita dalam acara ini bukti keseriusan Pemda Lutra menghadirkan pelayanan prima dan berkualitas, ”ujar Tafsil usai acara.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah dalam sambutannya mengatakan, kegiatan Penandatanganan MoU dengan ORI adalah kegiatan yang sangat penting dalam rangka menghadirkan pelayanan prima kepada masyarakat.
“Kita berharap seluruh kabupaten/kota di Sulsel, survey kepatuhannya sudah masuk dalam zona hijau, ”tegas Nurdin.
Guna mewujudkannya, Nurdin berpesan seluruh Pemda kabupaten/kota bekerja dengan hati menghadirkan pelayanan yang baik dan berkualitas. “Kalau bisa dimudahkan kenapa harus dipersulit. Untuk itu, kita berharap Ombudsman bersinergi dengan Pemda kabupaten/kota dalam menciptakan pelayanan terbaik di Sulsel, ”harapnya.
Sementara itu, Ketua ORI Perwakilan Sulsel, Subhan, menekankan bahwa ORI hadir melalui amanat Undang- undang Nomor 37 Tahun 2008 dengan tujuan mengawasi pelayanan publik yang bersumber dari APBN/APBD. “Kita berharap MoU ini menyentuh hati kita, karena masih banyak masyarakat yang mengharapkan untuk dilayani, ”kata Subhan.
Setelah Penandatanganan MoU, dilakukan Seminar Pelayanan Publik dengan tema, “Menyongsong Pelayanan Publik Berbasis Digitalisasi dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa yang Efektif, Akuntabel dan Bebas Maladministrasi”. Seminar dibuka Ketua ORI, Subhan, dan dihadiri seluruh Bupati/Walikota se-Sulsel.(Ujungpandang Pos/Hms)
