UPOS, Makassar– Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah membahas kelanjutan pembebasan jalur kereta api Makassar – Parepare, di ruang rapat Kejati Sulselbar, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Kamis (26/9).
Menurut Nurdin Abdullah, proyek tersebut merupakan rencana strategis yang harus diselesaikan dan sudah diberikan anggaran dari Kementerian Perhubungan RI untuk dikerjakan segera.
“Terima kasih kepada bapak Menteri sudah memberikan peluang seluas-luasnya untuk melanjutkan proyek ini,” ungkap Prof Nurdin Abdullah usai rapat dengan seluruh pihak terkait, di Kantor Kejati Sulselbar.
Menurut Nurdin, proyek pembangunan jalur kereta api Makassar- Parepare dikerjakan dan didiskusikan dengan saksama stakeholder yang ada di Sulsel. Sebab, kata Prof Nurdin, tanpa melalui duduk bersama akan terasa sulit untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut.
“Kita jalan sama-sama dengan seluruh pihak dan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah yang ada,” kata mantan Bupati Bantaeng dua periode itu.
Untuk itu, Pemprov Sulsel akan mempertajam lagi dengan mengadakan pertemuan dengan Camat, Lurah dan Kepala Desa di daerah yang dilewati jalur kereta api tersebut.
“Proyek strategis kereta api kita, saya kira salah satu kendala kita adalah soal pengadaan lahan. Dan mudah-mudahan kita pertajam lagi ke kepala dasa, lurah dan camat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Firdaus Dewilmar menambahkan, paling lama pembangunan jalur kereta api ditargetkan akan dimulai dikerjakan paling lambat bulan November 2019 ini.
“Jalur dari Tonasa menuju Pelabuhan Garongkong Barru dapat kita selesaikan paling lambat November selesai,” pungkasnya.(*)
