UPOS, Luwu Timur – Tidak mau mundur lagi, Pilkada Serentak tetapkan akan berlangsung 9 Desember 2020. Olehnya itu semua pihak utamanya Aparat Hukum harus mengamankan kebijakan Negara tersebut. Demikian kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menggelar Vidcom soal Pilkada Serentak, Jumat ( 05/6/2020 ) .
Vidcom ini di ikuti juga Menkopolhukam Mahpud MD, KPU RI, Bawaslu RI, Kapolri, DKPP dan Seluruh Kepala Daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Di Kabupaten Luwu Timur, Vidcom ini di ikuti Bupati Luwu Timur secara Virtual di Rumah Jabatan Bupati Lutim.
Dalam Vidcom tersebut Tito mengatakan , Pilkada Serentak di Indonesia sudah menjadi ketetapan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Namun ada implikasinyanya yaitu masalah anggaran. Pilkada ditengah Pandemi Corona tentu anggarannya akan bertambah. Ini untuk melindungi Petugas Penyelenggara Pilkada, Petugas Pengamanan termasuk pada Masyarakat Pemilih saat Pemungutan Suara berlangsung .
olehkarena itu kata Tito, pihaknya sudah berkonsultasi dengan Menkeu, pada prinsipnya sesuai Undang-Undang anggaran untuk Pilkada berasal dari APBD. Namun demikian Pemerintah juga tetap melihat kemampuan fiskal keuangan masing-masing daerah.
Lanjut Tito, dalam rapat dengan komisi II DPR RI minggu lalu disampaikan , agar dari KPU , Bawaslu termasuk KPUD Bawaslu di Kabupaten Kota harus melakukan restrukturisasi anggaran. ” Dengan adanya covid ini memang perlu ada penambahan anggaran yang berkaitan dengan perlindungan penyelenggara dan pemilih agar partisipasi pemilih tinggi dan legitimisa yang terpilih kuat. ” Ujar Tito.
KPU dan Bawaslu dan Aparat Keamanan harus mengevaluasi betul-betul kegiatanya. Tentunya semenjak dilanda Covid-19 ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, termasuk kegiatan perjalanan dinas , diharapkan itu dipangkas dipindahkan untuk menambah kebutuhan Alat Pelindung Diri. ” Artinya dalam situasi seperti ini laksanakanlah Rasionalisasi anggaran.” Tandas Tito.
Selanjutnya Menkopolhukam. Mahpud MD dalam kesempatannya berbicara mengatakan, Pertemuan virtual ini untuk memastikan tentang adanya keputusan politik pemerintah yang nanti harus dituangkan dalam aturan hukum dan dilaksanakan bahwa pilkada akan tetap dilaksanakan 9 des 2020.
Memang kita sedang berperang melawan corona, untuk menghadapi itu pemerintah sudah menyikapinya dengan menunda Pilkada dari September 2020 ke 9 Desember 2020 sesuai Perpu no 2 /2020 . Oleh karenanya ini harus berjalan tertib . Perpu ini akan diproses dalam proses legeslasi menjadi undang-undang.
Hasil keputusan politik ini pilkada akan tetap dilaksanakan 2020 dengan beberapa alasan, pertama kita tidak tahu kapan Covid ini akan berakhir. jika kita menggantungkan menunggu Covid -19 selesai maka kita juga tidak tahu kapan Covid itu akan selesai.
Kemudian dalam proses Ketatanegaraan dalam hubungan pusat dan daerah itu harus berjalan normal harus ada pemerintahan yang berjalan depenitif. Bukan pelaksana tugas atau pejabat sementara. Intinya kita tidak boleh tersandera oleh Corona. Olehnya itu kebijakan ini keluar.
Kita harus sadar Corona itu mengancam tapi dengan pengetahuan , kita akan menyesuaikan dengan keberadaan Corona itu. Olehnya itu kita akan membuat pernormalan baru yang diatur dengan protokol kesehatan dengan kerangka itulah kita melaksanakan Pilkada.
Lanjut Mahpud MD, tentunya ada konsekwensi -konsekwensi anggaran karena protokol kesehatan harus terpenuhi. Artinya angaran yang diperlukan untuk Pilkada itu pasti naik. ” Saya bersama Pak Tito dan menteri terkait kita akan memikirkan soal itu akan mengadakan adanya anggaran dari APBN sebagai bantuan. ” Ungkap Mahpud .
Mengingat Tahapan Pilkada akan dilanjutkan lagi pada 15 Juni 2020, Mahpud meminta supaya Anggaran Daerah untuk Pilkada itu segera di cairkan. Tentu pencairan adana dari APBD itu diperlukan KPU dan Bawaslu danaparat Keamanan untuk melanjutkan kegiatan sesuai tahapan Pilkada. ” Yang jelas Pilkada 9 Desember ini akan tetap dilaksanakan.” Tandas Mahpud.
Sekarang tidak perlu lagi ada pembicaraan kita tidak siap dengan melihat lingkungan sosial politik yang timbul akibat corona. Justeru sekarang kita harus siap . Untuk itu koordinasi secara baik harus dilakukan kepada TNI , Polri untuk menjaga kondusivitas bagi masing-masing daerah yang akan menggelar pilkada.
Bupati Luwu Timur, Muhammad Thorig Husler, usai mengikuti Vidcom tersebut mengatakan , tidak mendahului Yang Maha Kuasa, Luwu Timur siap menggelar Pilkada sesuai kehendak Negara. Sejauh ini kata Husler, KPU maupun Bawaslu di Luwu Timur juga sudah selesai membentuk perangkat penyelenggara Pilkadanya mulai kecamatan hingga Desa.
Dari segi anggaran Pilkada juga sudah di anggarkan bahkan sudah ada yang dicairkan sebelum adanya Covid. Karena Pilkada ini akan berlangsung ditengah Pandemi Corona, tentunya ada hal-hal yang tidak dianggarkan harus dianggarkan kembali. Karena sudah pasti Pilkada tahun ini kita akan mengacu pada protokol kesehatan yang ditetapkan Tim Gugus Tugas dengan standart WHO tentunya.
Jika anggaran itu dianggap tidak cukup maka Pemerintah termasuk DPRD Luwu Timur tentunya ingin melihat dulu seperti apa kondisi anggaran Pilkada baik di KPU maun di Bawaslu. Seperti arahan pak menteri tadi harus ada Rasionalisasi anggaran. Karena semenjak ada Covid tentunya ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, tentunya ini harus ada Restrukturisasi anggaran. ” Ini yang kami ingin tahu dulu, barulah kita bicara apakah perlu penambahan anggaran atau anggaran yang ada sudah cukup. ” Kata Husler.
Pemerintah Luwu Timur sudah menganggarkan lebih 30 M untuk Pilkada 2020, dari jumlah tersebut tentunya KPU nantinya akan menjelaskan sudah sejauh mana progres tahapan yang sudah mereka lakukan selama ini dan tinggal berapa anggaran yang belum terpakai.
Selaku penanggung jawab wilayah di Kabupaten Luwu Timur, Husler bertekad meski ditengah Pandemi Corona, Pilkada Luwu Timur harus berlangsung dengan aman dan lancar, Partisipasi Pemilih tinggi . Dan sangat yakin pada dasarnya warga Luwu Timur sudah tahu menjalani protokol kesehatan ditengah Covid-19 karena memang sudah berbulan-bulan menjalaninya. ( UjungpandangPos/***)
