UPOS, Makassar– Penjabat Sekda Sulawesi Selatan, Ashari F. Radjamilo mengumumkan nama-nama kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan mengikuti seleksi Penjabat (Pj) Walikota Makassar. Ada 14 nama yang mendaftarkan diri untuk ikut proses seleksi tersebut.
Hal itu disampaikan di akhir acara Coffee Morning bersama Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah (NA) dalam bentuk pengarahan Gubernur di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin (15/4) pagi yang dihadiri pejabat eselon 2 dan 3 Pemprov Sulsel.
Mereka yang mendaftar adalah Imran Jausi (Kepala BPSDM Sulsel), Asri Sahrun (Staf BKD Sulsel), Irman Yasin L (Kepala Disdik Sulsel), Hasan Basri Ambarala (Kepala Biro Pemerintahan Sulsel), Ahmadi Akil (Kepala Dinas Perindustrian), Ruslan Abu (mantan Asisten Administrasi Pemprov), AM Yamin (Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP).
Selanjutnya, Iqbal Suhaeb (Kepala Balikbangda), Fitriani (Kepala Dinas Pertanian Sulsel), Sukarniaty Kondolele (Kepala Disdukcapil), Denny Irawan (Plt Bapenda), Andi Bakti Haruni (Kepala Dinas PKPP Sulsel), Zulkaf Latif (Kepala Dinas Kelautan), Ilham Gazaling (Kepala Dinsos Sulsel).
Gubernur sendiri belum menentukan satu nama sebagai Pj Walikota Makassar. Untuk menentukan nama calon Pj Walikota Makassar yang akan diusulkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dilaksanakan seleksi.
“Menjelang pemilihan bupati dan walikota, banyak yang akan menjadi Pj (Penjabat), “kata Nurdin Abdullah.
Diketahui, Walikota Makassar – Wakil Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto – Syamsu Rizal akan berakhir 8 Mei mendatang. Penjabat Walikota akan bertugas hingga 20 bulan.
Berbagai persoalan menanti Pj Walikota di Makassar misalnya, jalan macet, parkir dan akses pejalan kaki. “Tentu kita dukung Pj yang berani, yang tegas, tidak butuh popularitas, “sebutnya.
Untuk itu seleksi ketat akan dilakukan. Terutama untuk mereka yang punya konsep dan visi ke depan membawa Makassar lebih baik. “Makanya ingin betul-betul kita seleksi yang memang punya konsep. Terus terang, tanggung jawab dari beberapa target yang belum selesai harus kita selesaikan. Misalnya, soal Pasar Sentral, “ujarnya.
Menjadi Penjabat (Pj), NA sebutkan harus menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Memperbaiki hal- hal yang perlu diperbaiki, bukan justru membuat ribut.
“Tanggung jawab sebagai Pj besar, “pungkasnya.(Ujungpandang Pos/*)
