UPOS, Palopo– Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palopo menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pencacah, yang bertemakan mekanisme pemuktahiran mandiri (MPM) di Auditorium Saokotae, Kota Palopo, Kamis (13/09/2018).
Kepala Dinas Sosial Palopo, M Tahir, dalam laporannya menyampaikan, sesuai tema kegiatan dan sesuai dengan Undang- Undang yang ada, Pemerintah Kota Palopo diberi kewenangan untuk melakukan sensus atau pencacah.
Ini dalam rangka memenuhi persyaratan, sekaligus keluhan yang selalu menjadi persoalan di tingkat nasional, tentang ketidak akuratan data penerima Bansos secara menyeluruh.
“Ini untuk secara keseluruhan, baik itu Bansos Beras Sejahtera (Ranstra) APBN, Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan beberapa Bansos lainnya, yang berdasarkan data berhak mendapatkan bantuan, namun sesuai Undang-Undang tidak dapat diberikan, karena tidak terdaftar dalam basis data yang ada, ”jelas Tahir.
Terkait hal tersebut, lajut M Tahir, pihaknya sengaja menghadirkan pihak Badan Pusat Statistik (BPS) selaku narasumber utama, karena pada akhirnya BPS-lah yang akan mengumumkan jumlah daftar penduduk kategori yang miskin, rentan miskin, hampir miskin, dan sangat miskin.
“Tugas Pemkot Palopo sesuai Undang- Undang untuk melakukan pemutakhiran secara mandiri, maka diharapkan di setiap kelurahan satu atau dua peserta, agar intens melakukan pencacahan kepada masyarakatnya yang memenuhi syarat atau kriteria untuk mendapatkan bantuan sosial kedepan, ”ujarnya.
Ditambahkan M Tahir, pelaksanaan pemutakhiran data dilakukan untuk melengkapi basis data terpadu yang telah ada sejak 2009, 2011 dan 2015.
Dalam setiap rakor tingkat nasional regional dan wilayah, selalu menjadi kendala. Sebab masih banyak masyarakat yang menurut pemerintah berhak mendapatkan bantuan sosial, namun Undang- Undangnya tidak dapat diberikan, karena tidak terdaftar dalam basis data terpadu.
“Terkait pelaksanaan Bimtek kali adalah sebuah kebanggan tersendir bagi Pemkot Palopo, karena mendapatkan perhatian khusus dari Kementrian Sosial ini didasari atas pelaksanaan Bimtek yang memilih Kota Palopo untuk dilaksanakan pertama kalinya di Indonesia. Ini membuktikan bahwa Pemkot Palopo sangat peduli dan sangat aktif dalam penyaluran Bansos dan mendata warga masyarakat yang mengalami kesenjangan sosial, ”ungkap mantan Kabid Mutasi BKD Kota Palopo tersebut. (Ujungpandang Pos/Hms)
