UPOS,Luwu Timur – Kabupaten Luwu Timur kembali di umumkan BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan meraih WTP ke – 8. Prestasi ini di umumkan ke Publik karena dianggap Luwu Timur salah satu daerah di Sulsel terbaik dalam hal pengelolaan Keuangan Daerah untuk Tahun Anggaran 2019. ” Saya ucapkan Selamat buat Pak Bupati Luwu Timur, ini yang ke 8 kalinya sejak 2011 Luwu Timur mendapat WTP .” Demikian kata Wahyu Priyono Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel lewat Vidcon di acara Penyerahan LHP- LKPD Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019. Kamis (29 /05/2020 ) .
Bupati Luwu Timur dalam hal ini bersama Sekda, Ketua DPRD dan sejumlah Kepala SKPD mengikuti Vidcon ini di Aula Rumah Jabatan Bupati Lutim.
Menurut Wahyu Priyono, daerah yang sudah berkali-kali mendapat WTP di minta tetap mempertahankan prestasi kinerjanya dan sedapat mungkin meningkatkannya lagi. Bagi Daerah yang baru mendapat WTP diharapkan juga terus memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah dan terus meningkatkan koordinasi dengan BPK RI untuk membimbing dalam Penggunaan Keuangan Daerah.
Sebaliknya bagi Daera yang mendapat WDP seperti Kabupaten Tana Toraja, diminta terus memperbaiki dokumen Penggunaan Keuangan Daerah karena ada beberapa hal yang harus di evaluasi dan diperbaiki. Secara keseluruhan untuk Kabupaten Kota di Luwu Raya tahun ini semua berhasil mendapatkan WTP.
Namun demikian Kata Wahyu Priyono daerah yang berhasil mengantongi predikat WTP ini bukan berarti sudah aman dari tindak Korupsi. WTP ini salah satu upaya transparansi penggunaan keuangan daerah kepada rakyat setelah melalui audit BPK.
Bupati Luw Timur, Muhammad Thoriq Husler usai mengikuti Vidcon dikonfirmasi mengucapkan puji syukurnya kepada Allah Ta,ala karena Luwu Timur masih berhasil mendapatkan predikat WTP ke-8 dari Negara dalam hal Pengelolaan Keuangan Daerah.
Tentunya hasil ini tidak terlepas dari kebersamaan dan kerja keras para Kepala OPD di Lutim dan dukungan Seluruh masyarakat Lutim sehingga Lutim behasil meraih WTP lagi.
Lanjut Husler, sebagaimana arahan kepala BPK RI Sulsel, bukan berarti ini clean and clear masih ada rekomendasi-rekomendasi yang harus kita selesaikan. Seperti persoalan Aset . Diakui Husler hingga saat ini permasalahan yang dihadapi Luwu Timur adalah persoalan Aset . Aset ini ada di beberapa SKPD yang memang saat ini kita sangat sulit mendapatkan Legalitas Aset tersebut .
” Kita ini adalah daerah Pemekaran, sementara Aset tersebut ada disini, makanya kita akan terus mencari Alas Hak dari Aset-Aset tersebut . Tapi ini sudah kami laporkan ke BPK mudah – mudahan ada kebijakan lebih lanjut sehingga kedepan ini tidak perlu di orbit lagi. ” Ungkap Husler.
Lantas bagaimana kebijakan Keuangan kedepan mengingat penggunaan keuangan daerah 2020 ini terganggu dengan adanya Covid-19. Husler menjawab, untuk 2020 tentu Pengeleloaan Keuangan Daerah Lutim harus mengacu pada Anjuran, Edaran baik yang ditebitkan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dalam pengelolaan APBD kita . Kemudian tetap berkonsultasi dengan BPK sehingga dalam pemeriksaannya nanti kami tidak melanggar aturan.
” Intinya kami harus patuh mengikuti aturan Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah .” Tutup Husler. ( UjungpandangPos/***)
