UPOS, Makassar- Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah membuka kegiatan Rapat Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan (APBD, APBN/PLHN dan DAK) Triwulan III Tahun 2018 di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kamis (18/10/2018).
Pada kesempatan ini, Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada Provinsi Sulawesi Selatan dan 20 kabupaten/kota yang memperoleh laporan keuangan dengen predikat opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP). Diantaranya, Makassar, Palopo, Bantaeng, Barru, Bulukumba, Lutim, Lutra, Pangkep, Sidrap, Soppeng, Bone, Selayar, Sinjai, Parepare, Pinrang, Toraja
Utara, Gowa, Maros, Wajo dan Luwu.
“Kita telah menyaksikan penyerahan penghargaan dari Kementerian Keuangan. Ini wujud dari kesinambungan pembangunan, saya baru satu bulan menjabat sudah mendapatkan penghargaan tentu kita ucapkan Selamat kepada pak Syahrul Yasin Limpo. Beberapa bupati baru juga langsung dapat penghargaan, Bantaeng harus berterima kasih sama Nurdin Abdullah, itu artinya ada kesinambungan, “kata Nurdin Abdullah.
Termasuk kesinambungan program dari pimpinan daerah yang lama ke pimpinan daerah yang baru.
“Jangan karena selera kita berbeda selera pendahulu kita tinggalkan, banyak daerah, ada kepala daerah suka taman kemudiaan ada suka ruko, “sebutnya.
Forum ini Ia harapkan dapat menyelesaikan hal- hal yang perlu diselesaikan. Pada kesempatan ini, NA menyampaikan keadaan beberapa hal termasuk program strategis nasional seperti kereta api Makassar-Parepare dan bendungan Pamukkulu dan beberapa program dan proyek lainnya.
“Kita hanya butuh koordinasi, saya juga sudah sampaikan, untuk proyek strategis nasional, “sebutnya.
Untuk realisasi penggunaan anggaran. Untuk OPD dilaksanakan di 59 badan/dinas dan biro dengan jumlah 223 program dan 5.879 kegiatan dengan alokasi dana Rp9,64 triliun yang terdiri dari Belanja Langsung Rp2,88 triliun dan Belanja Tidak Langsung Rp6,76 triliun. Keadaan hingga 30 September 2018 atau triwulan tahun 2018 dengan realisasi Rp5.690.604.744.031 dengan realisasi keuangan 59,01 persen, fisik 61,34 persen dengan sisa
anggaran Rp3.953.455.033.312. Adapun OPD dengan realisasi terbesar adalah Biro Perekonomian dengan pagu Rp2.724.628.400 dengan realisasi Rp1.481.980.053 dengan realisasi keuangan 54,39 persen dan realisasi fisik 80,76 persen dengan sisa pagu Rp1.242.648.347. Sedangkan
terendah UPTD Akademi Keperawatan Anging Mamiri dengan pagu Rp7.510.510.000 dengan realisasi Rp1.152.315.491 dengan realisasi keuangan 15,34 persen dan realisasi fisik 27,93 persen dengan sisa pagu Rp6.358.194.509.
Untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan kabupaten-kota. Jumlah total pagu Rp21.875.419.587.000 dengan realisasi Rp12.179.562.827.901
dengan realisasi keuangan 55,68 persen dan realisasi fisik 60,18
persen dengan sisa pagu Rp9.695.856.759.099.
Khusus untuk Provinsi Sulsel pagu
Rp2.084.867.016.000 dengan realisasi Rp948.818.536.111 dengan realisasi keuangan 45,51 persen dan realisasi fisik 50,01 persen dengan sisa pagu Rp1.136.048.479.889 (54,49). Daerah dengan realisasi tertinggi adalah Kabupaten Bulukumba dengan pagu Rp239.129.498.000
dengan realisasi Rp168.678.021.144 dengan realisasi keuangan 70,54 persen dan realisasi fisik 75,04 persen dengan sisa pagu Rp70.451.479.856 (29,46).
Sementera daerah dengan realisasi terendah Kabupaten Tana Toraja pagu Rp401.914.236.000 dengan realisasi Rp138.692.993,565 dengan realisasi keuangan 34,51 persen dan realisasi fisik 39,01 persen dengan sisa pagu Rp263.221.242.435(65,49).
Sedangkan dari rekapitulasi pagu dan realisasi APBN/PLHN Per Kementerian Lembaga. Secara total dari 47 kementerian dan lembaga
total pagu anggaran Rp21.875.419.587.000, realisasi anggaran Rp12.179.562.827.901, dengan realisasi keuangan 55,68 persem dan fisik 60,18 persen sehingga sisa dana Rp9.695.856.759.099.
Berdasarkan realisasi fisik tertinggi, diantaranya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dari pagu Rp221.403.494.000 realisasinya Rp184.108.504.718, realisasi keuangan 83,16 persen dan realisasi fisik 87,66 persen dengan sisa dana Rp37.294.989.282 kemudian disusul Mahkamah Agung (80,50 persen) dan Lembaga Penyiaran Publik TVRI (79,68 persen). Sementara terendah, dari Kementerian Perdagangan dari pagu Rp219.808.598.000 dengan realisasi Rp19.823.332.086, realisasi keuangan 9,02 persen sedangkan fisik 13,52 persen.(Ujungpandang Pos/Hms)
