UPOS,Luwu Timur- Untuk menjaga netralitas ASN di Luwu Timur, Bupati Luwu Timur, sudah menerbitkan Surat Edaran agar seluruh ASN menjaga netralitasnya selama Pemilu. Demikian dikatakan Dohri As’ari Asisten Satu Pemerintahan Lutim mewakili Bupati Lutim dalam acara Pengawasan Pemilu Partisipatif di Hotel Ilagaligo, Malili, Senin (25/2/2019) yang diselenggarakan Bawaslu Lutim.
Menurut Dohri, Bupati melarang keras ASN,Camat, sampai Lurah dan Kepala Desa memihak meskipun itu ada pilihan. Aturan yang harus di tegakkan.
“Kita tidak boleh berlindung pada orang per orang, kita harus berlindung pada aturan, inilah prinsip yang ditegaskan Pak bupati ” Ujar Dohri
Lanjut Dohri, Pemilu adalah hajatan Lima Tahun sekali, kontestasi Politik ini harus di jaga, dikawal sehingga prosesnya berjalan transfaran dan berkualitas.
“Dalam hal ini ASN jangan jadi pemicu konflik, yang bisa memecah belah masyarakat “Tandas Dohri
Pemerintah Lutim, mendukung penuh kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif, kenapa harus ada partisipasi karena ada keterbatasan Bawaslu dalam melakukan pengawasan.
Saiful Jihad Komisioner Bawaslu mengatakan, Pemilu tidak bisa berjalan dengan baik tanpa melibatkan maayarakat sebagai pengawas.
Sisa 51 hari lagi Pemilu akan dilaksanakan secara serentak, maka dari itu pejabat ASN yang di biayai oleh negara jangan menjadi pemicu membuat Pemilu menjadi rawan konflik.
Jika ada ASN sudah terlibat aksi dukung mendukung, maka rusaklah tatanan demokrasi.Sebagai contoh para camat di Kota Makassar yang saat ini diperiksa Bawaslu karena di duga sudah tidak netral. “Kita tunggu saja hasilnya, karena sudah berproses sekarang ini kasusnya di Bawaslu” Terang Saiful Jihad
Dua hal yang paling ditekankan dalam UU Pemilu,Yakni Politik Uang dan Netralitas ASN. Ini yang banyak terjadi setiap ada Pemilu. ” Berhati – hatilah kalau mau foto dan di apload di media sosial, Karena saat ini masyarakat sudah paham mana yang berbau kampanye dengan yang tidak .(UjungpandangPos/**/ )
