UPOS, Luwu Timur– Bupati Luwu Timur, Muhammad Thorig Husler dikabarkan terbang langsung ke Kota Makassar untuk bertemu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Irman Yasin Limpo (None) untuk membicarakan nasib 179 siswa di Luwu Timur yang terancam tidak bisa sekolah.
Mereka tidak bisa mendaftar di SMA dan SMK sederajat lantaran semua sekolah sudah penuh. Demikian Kata Kepala Dinas Pendidikan Luwu Timur, Labesse, Rabu (18/7/2018), saat dikonfirmasi di Rumah Jabatan Ketua DPRD Lutim.
Menurut Labesse, secara keseluruhan jumlah pendaftar 4099 orang siswa. Sementara daya tampung sekolah 3920 orang siswa. Berarti sekitar 179 Siswa yang tidak bisa sekolah.
Jumlah SMA di Lutim ada 13 unit, sementara untuk SMK terdapat 2 unit sekolah.
“Inilah yang diperjuangkan pak Bupati ke Makassar, agar anak-anak bisa sekolah “ujar Labesse.
Solusi yang ditawarkan Luwu Timur ke pada None adalah membuka rombongan belajar. Rombongan belajar ini akan di buka di empat sekolah. Yaitu SMA Wotu, SMA Burau, SMA Mangkutana dan SMA Angkona. Setelah dihitung maka Lutim butuh 7 Rombongan Belajar.
Anak-anak yang diterima lewat Rombongan Belajar ini nantinya memanfaatkan ruang Perpustakaan dan Laboratorium termasuk ruang aula sekolah.
“Sekarang kita lagi menunggu hasil pertemuan pak Bupati dengan None, mudah-mudahan Solusi yang kita tawarkan ini diterima dan anak-anak tetap bisa sekolah, jika ditolak berarti negara tidak bisa mengatasi anak- anak yang mau sekolah, “tambah Labesse.
Ketua DPRD Luwu Timur, Amran Syam mengatakan sangat miris jika ada anak-anak di Lutim yang mau sekolah tidak bisa sekolah, dan menurutnya Ini dosa besar yang akan kita tinggalkan pada generasi saat ini.
“Jika negara ini tidak bisa mengakomodir anak- anak di Lutim yang ingin sekolah berarti negara ini sudah memutus satu generasi pendidikan dan itu dosa besar, “ujar Amran Syam.
Langkah yang dilakukan Lutim ini adalah solusi menyelesaikan kisruh penerimaan siswa baru di Lutim.
Bahkan kata Amran untuk pendidikan tingkat SMA ini, pihaknya di DPRD sudah membentuk Panja. Panja ini bukan cuma membahas persoalan yang timbul dalam penerimaan siswa baru tapi meminta pemerintah mengembalikan penanganan pendidikan SMA ini kembali ke daerah dari yang selama ini ditangani provinsi.
Untuk Pendidikan SMA sederajat ini, kondisi Lutim beda dengan daerah lain. Di Lutim pembinaan dan pengawasan daerah mulai dari paud, SD, SMP. Giliran SMA diambil alih Provinsi, tapi APBD Lutim juga yang membiayai bus sekolah mulai dari bahan bakar sampai gaji Sopir.
Setelah tamat SMA daerah juga yang membiayai bimbingan belajar anak-anak untuk lanjut ke perguruan tinggi, nah di perguruan tinggi Luwu Timur juga masih memberikan perhatian dengan bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu.
“Maka tidak salah kalau kami mendorong agar pendidikan SMA sederajat ini kembali ditangani Luwu Timur, “terang Amran Syam.
Selama provinsi yang menangani sistem pendidikan di tingkat SMA, orang tua mengeluh karena harus keluar biaya untuk menyekolahkan anak-anak mereka dan sekolah di Lutim juga sudah meminta pihak ketiga untuk melengkapi fasilitas pendidikan.(Ujungpandang Pos/Momo)
